Bisnis Untuk Anak Muda
Dapatkan uang saku jutaan / bln
Jadilah Anak Muda yang Kaya
------------------------------------------------Pengelolaan anggaran daerah dimulai dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Proses perencanaan yang baik merupakan tolok ukur bagi keberhasilan implementasi dan evaluasi anggaran. Menurut struktur APBD yang berlaku sekarang, pengeluaran daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemerintah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu.
Sumber-sumber penerimaan daerah dan komponen-komponen pengeluaran daerah sebagaimana diuraikan terdahulu ditampung dalam APBD/Perubahan APBD sebelum dilaksanakan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah dan proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD Propinsi Lampung, diawali dengan proses penentuan rencana plafon APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari:
a. proses penentuan penerimaan daerah;
b. proses penentuan belanja rutin;
c. proses penentuan belanja pembangunan.
Berkaitan dengan jenis pelayanan, maka pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi; pengeluaran untuk pelayanan birokrasi, artinya pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi pemerintah dan pengeluaran untuk pelayanan publik, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menyediakan fasilitas kebutuhan masyarakat. Pengeluaran anggaran (budged expenditure) dibedakan atas belanja rutin (current expenditure) dan belanja modal (capital expenditure).
Belanja rutin dapat diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya terus menerus, sedangkan belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang sifatnya tidak terus menerus dan ada batasnya. Belanja pembangunan merupakan tabungan pemerintah (public saving), yaitu merupakan sisa dari penerimaan pemerintah setelah dikurangi dengan belanja rutin. Dalam pengelolaan anggaran juga perlu dipegang prinsip value for money, artinya pengelolaan anggaran yang baik harus memenuhi ukuran ekonomi, efektif dan efisien.
Untuk mengetahui besarnya alokasi pembiayaan pelayanan publik dan pembiayaan birokrasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara belanja publik dan belanja birokrasi dengan jumlah anggaran biaya rutin yang formulanya merupakan pengembangan model Comparative Budget Statement (CBS). CBS horizontal merupakan perbandingan untuk melihat perkembangan anggaran dari tahun ke tahun dengan menggunakan tiga ukuran yaitu absolut, relatif dan rasio. CBS horizontal secara absolut adalah selisih antara tahun terakhir penelitian dan tahun awal penelitian dilakukan. CBS horizontal secara relatif adalah persentase perbandingan antara CBS absolut dengan tahun awal penelitian, sedangkan CBS horizontal secara rasio adalah nilai perbandingan antara tahun terakhir penelitian dengan tahun awal penelitian dilakukan. Apabila CBS horizontal secara absolut (Ab) dan relatif (R1) bertanda negatif menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya, sedangkan jika CBS horizontal secara rasio (R0) kurang dari satu menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya (Widodo, 1990:77-78). CBS vertikal digunakan untuk mengukur posisi masing-masing pos dalam APBD dengan tujuan untuk melihat proporsi atau persentasenya. Alokasi anggaran untuk pelayanan publik idealnya di masa mendatang harus lebih besar dibandingkan pelayanan birokrasi.
