tentang teori kepemimpinan

kepemimpinan sebagai suatu konsep, batasannya pengertiannya sangat luas dan dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan. teori kepemimpinan telah banyak dikembangkan, terutama di dalam ilmu manajemen. meskipun demikian teori-teori tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan pijakan bagi diskusi tentang kepemimpinan publik, yang lokusnya adalah masyarakat.

kepemimpinan pada dasarnya merupakan inti dari fungsi manajemen yaitu pengerahan sumber daya untuk mencapai tujuan. g.r. terry (dalam thoha, 1995;253) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang agar mereka bertindak mencapai tujuan. sementara itu pfiffner dan presthus serta a.gary yukl (dalam tjokroamidjojo, 1985 ; 110), secara lebih tegas menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pengkoordinasian dan pemotivasian individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. definisi-definisi ini menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses pengerahan individu maupun kelompok untuk berperilaku dan mengelola sumber daya yang mengarah kepencapaian tujuan.

menurut sugiyono (1994;87) ada 3 (tiga) gaya kepemimpinan yaitu direktif, supportive dan partisipatif. kemudian thoha (1995 ; 300) mengatakan bahwa : spektrum kepemimpinan di negara yang sedang berkembang perlu memperhatikan paradigma tertentu. secara terbatas, dapat didaftar berbagai gaya kepemimpinan atas dasar 4 hal :

1. keluasan wilayah para anggota dalam mengambil keputusan atau frekuensi dan intensitas penggunaan otoritas oleh pemimpin;
2. intensitas orientasi pemimpin pada prestasi dan pada orang;
3. peluang anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan;
4. dukungan dan arahan yang diberikan oleh pemimpin kepada para anggota.
   

berdasarkan pendapat tentang perilaku kontinum gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang berlanjut yang digunakan seorang pemimpin dalam menggunakan otoritasnya atau tidak, sebab pemimpin yang banyak menggunakan otoritasnya atau otokratik alatnya adalah paksaan, sehingga terjadi mobilisasi terhadap pengikut-pengikutnya. oleh karenanya pemimpin yang otokratis selalu tertuju pada kekuasaan. menurut french dan raven (dalam gary yukl, 1998 ; 167), kekuasaan yang berasal dari kewenangan formal kadang-kadang disebut legitimate power (kekuasaan yang sah). terkait dengan itu menurut ndraha (2000 ; 241-244), mengemukakan kepemimpinan adalah gejala sosial dan kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengarhi orang lain melalui dirinya sendiri sehingga (agar) perilaku orang lain itu (berubah atau tetap) integratif.
sementara itu, likert (dalam thoha, 1995 ; 300) mengemukakan empat jenis gaya kepemimpinan yang didasarkan pada peluang anggota untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasi.

1. gaya eksploitatif-otoritatif, dalam hal ini pemimpin bersifat eksploitatif kepada anggota dengan cara menciptakan ketakutan dan juga ancaman hukuman kepada para anggota. dia melakukan komunikasi satu arah saja, dan tidak pernah meminta keterlibatan anggota dalam merumuskan kebijakan.
2. gaya otoritatif yang baik hati (benevolent autoritative), sekalipun membuka saluran komunikasi keatas, pemimpin dengan gaya ini mengabaikan gagasan anggota. kecuali itu dia masih sering menciptakan ketakutan dan hukuman, sehingga bawahan tetap tidak merasa bebas.
3. gaya konsultatif, dengan gaya ini pemimpin membuka partisipasi bagi para anggota, tetapi dia sendirilah yang pada akhirnya membuat keputusan.
4. gaya partisipatif, dalam hal ini pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada para anggota dengan mempersilahkan anggota untuk menetapkan tujuan dan merencanakan kegiatan organisasi, sehingga para anggota tersebut merasa bebas.
   

likert (dalam thoha, 1995 ; 310) menilai bahwa gaya yang terakhirlah, yang partisipatif, yang paling efektif untuk diterapkan guna mencapai tujuan organisasi. dari penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa organisasi yang produktif pada umumnya dipimpin oleh seorang yang berperilaku partisipatif.

atas dasar intensitas perilaku pemimpin dalam mengarahkan maupun mendukung para anggotanya, hersey dan blanchard (dalam thoha, 1995 ; 310 – 315) merumuskan empat gaya dasar kepemimpinan, yaitu : partisipasi, konsultasi, delegasi dan instruksi.

seorang pemimpin dikatakan partisipatif, jika memberikan dukungan kepada para anggotanya dan sekaligus sangat sedikit memberikan pengarahan. sebaliknya, dia dikatakan instruktif jika banyak memberikan pengarahan tetapi tidak pernah mendukung ide-ide bawahan. pada konsep lain bahwa kepemimpinan sangat erat sekali hubungannya dengan kekuasaan, menurut weber (dalam thoha, 1995 ; 89-90), merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. kemudian walter nord (dalam thoha, 1995 ; 90), mengemukakan kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi aliran, energi dan dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

dapat disimpulkan bahwa kekuasaan seorang pemimpin dalam jabatannya lebih banyak digunakan otoritasnya dari pada penggerakkan dan pengerahan kepada masyarakat atau pengikutnya. kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang mampu melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

pembangunan yang berhasil tidak terlepas dari adanya komunikasi, syed a. ralim (dalam depari, 1985 ; 55) dalam tulisannya menegaskan mengenai betapa pentingnya peranan komunikasi dalam membantu pembangunan desa, yaitu : masyarakat desa akan terlibat dalam komunikasi pembangunan melalui keluarga, lembaga-lembaga sosial desa ataupun kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. ciri khas dari pesan-pesan pembangunan pada hakekatnya bersifat ideologi ataupun informatoris. pesan-pesan ideologi menyampaikan ide-ide politik dan tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan bersama dan akhirnya menggalakkan solidaritas sosial.

lebih jauh mulyasa (2002 ; 139), mengemukakan bahwa : “kurang komunikasi akan mengakibatkan kurangnya hasil yang dapat diwujudkan, bahkan sering gagal dalam mencapai tujuan”. dengan demikian salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah komunikasi yang mampu meningkatkan kerjasama, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

partisipasi masyarakat, pembangunan dan kepemimpinan

hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia. pembangunan manusia indonesia seutuhnya itu berarti pembangunan yang dapat menyentuh kebutuhan seluruh aspek kehidupan rakyat baik secara material maupun spiritual. hasil-hasil pembangunan itu benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat serta keseluruh wilayah indonesia.

untuk merealisasikan hakekat dan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pembangunan masyarakat dalam era reformasi sekarang ini, perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang mampu berperan mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat demi tercapainya keberhasilan pembangunan. keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang juga dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

memperhatikan arti penting partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan itu merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, sehingga perlu dikembangkan secara terus menerus memberikan dukungan yang maksimal di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan maupun dalam pembangunan desa.

perubahan dapat menyangkut berbagai hal, perubahan fisik oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri. perubahan yang menyangkut kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungannya yang berupa fisik, alam dan sosial disebut perubahan sosial (koentjaraningrat, 1985 : 16); yang dalam hal ini adalah dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat di dalamnya.

selanjutnya koentjaraningrat (1985;17) mengemukakan bahwa : perubahan sosial akan merupakan kemunduran apabila manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan terhadap keadaan baru, maka dalam keadaan itu akan terjadi frustasi dan apatis. perubahan masyarakat menjadi kemajuan dengan suatu pola masyarakat yang sesuai bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi dan menghindari bahwa bahaya degradasi martabatnya.

perubahan sosial tertuju kepada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, sehingga akan dinikmati pula oleh individu. perubahan kepada kemajuan dan hidup ini sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan. faktor kepemimpinan penting sekali dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh bangunnya bangsa ditentukan oleh pemimpinnya, dan pemimpinlah yang merancang masa depan serta menggerakkan masyarakat untuk mencapainya.

definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli seperti pfiffner dan presthus (dalam pamudji, 1995;2) ; terence dan larson (dalam rufinus lahur, 1991;322) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses mana yang seorang mempengaruhi kelompok kearah pencapaian tujuan kelompok atau organisasi yang diinginkan. senada dengan itu ralph m. stogdill (1974 ; 9-10) dalam bukunya handbook of leadership, kepemimpinan adalah proses atau tindakan mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang terorganisir dalam usahanya menetapkan tujuan dan pencapaian tujuan tersebut.

selanjutnya raymond j. burby (dalam pamudji, 1995;2) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mengerahkan dan mengarahkan orang. senada dengan pendapat tersebut r.c. davis (dalam pamudji, 1995;18) menyebutkan kepemimpinan sebagai kekuatan dinamik yang pokok yang mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasikan organisasi dalam pencapaian tujuannya.

berbicara mengenai kepemimpinan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan yang terkait langsung dengan empowering adalah pembangunan desa atau kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa atau kelurahan secara simultan. dengan tujuan ini pembangunan dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan bahkan pembangunan nasional. pembangunan desa atau kelurahan juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

berbagai bentuk kepemimpinan

melanjutkan pelajaran sebelumnya, tentang kepemimpinan, untuk postingan ini diuraikan tentang berbagai bentuk kepemimpinan, yaitu antara lain : kepemimpinan demokratis, yang dikaitakan dengan kekuatan personel dan terdapatnya partisipasi bawahan dalam permasalahan organisasi; kepemimpinan otokratis, didasarkan kepada kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. perbedaan mendasar antara kedua gaya kepemimpinan terletak pada, kepemimpinan demokratis terdapat kerja-sama dalam bekerja, kepemimpinannya dihormati dan disegani, kedisiplinan tertanam dengan kesukarelaan, tanggung-jawab ada ditangan seluruh anggota, dan komunikasi bersifat dua arah serta semangat kooperatif yang tinggi (kartono (1998).

terbentuknya kepemimpinan yang ideal dan demokratis tersebut tentunya tidak terlepas dari kompetensi tertentu, menurut gibson (1995) bahwa: kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin setidak tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur berikut: inteligensi, kemampuan pengawasan, kepribadian dan karakter fisik.

sedangkan menurut pendapat (utomo&abidin (1998) lain persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah: vitalitas fisik dan stamina, intelijensi dan kearifan, rasa tanggung-jawab yang besar, semangat tinggi dalam meraih kesuksesan, aspiratif, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, berkompetensi dalam bidangnya. terpenuhinya kompetensi tersebut dalam diri seorang pemimpin sedikit banyak akan memberikan arti positif bagi iklim kerja yang kondusif dalam pencapaian tujuan organisasi.

tipe kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan yang ideal dan terbaik. menurut sayless dan strauss lihat (kartono,1982;121) dijelaskan dalam kepemimpinan pada suatu organisasi secara umum terbagi 2 (dua) bentuk komunikasi:

pertama, komunikasi satu arah (one-way communication).keuntungannya adalah terjadinya komunikasi secara cepat dan efisien, berlangsung top-down; dapat melindungi kesalahan pemimpin, sedangkan kelemahan dari model ini dimana kepemimpinan bersifat otoriter, dapat menimbulkan ketidak jelasan serta kesalah pahaman pada bawahan.

kedua, komunikasi dua arah (two-way communication). keuntungannya seperti perintah atasan dapat dengan mudah dipahami secara akurat, iklim kerja menjadi demokratis. tingkat kesalah-pahaman bawahan terhadap perintah atasan dapat di minimalisir.

nah, dari dua model komunikasi itu tadi saya menarik kesimpulan bahwa model komunikasi dua arah sangat relevan untuk membangun suasana kerja yang kondusif dan berdampak positif bagi peningkatan produktifitas organisasi. berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan kepemimpinan yang demokratis adalah: kepemimpinan yang memungkinkan dan memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan organisasi dan kepemimpinan yang mau mendengarkan masukan dan kritikan dari bawahan sehingga terjadi komunikasi yang sifatnya 2 (dua) arah atau (two-way communication). sedangkan ciri-ciri dari kepemimpinan otokratis adalah kebalikan dari kepemimpinan yang demokratis.