TENTANG TEORI PILIHAN PUBLIK (TEORI BARU ?) SAMBUNGAN

sambungan dari tulisan sebelumnya Teori Pilihan Publik (Teori Baru)

Ahli Pilihan Publik juga menguji tindakan para pembuat undang-undang (legislator). Walaupun legislator diharapkan untuk mengejar “kepentingan publik”, mereka membuat keputusan pada bagaimana menggunakan sumberdaya orang lain, bukan sumberdaya mereka sendiri. Sumberdaya ini, harus disediakan oleh para pembayar pajak dan oleh mereka yang terkena peraturan baik mereka ingin memberikannya maupun tidak. Politisi mungkin berniat membelanjakan uang pembayar pajak secara bijak. Keputusan yang efisien tidak akan menghemat uang mereka atau pun memberi mereka sejumlah proporsi kekayaan yang mereka hemat untuk warga negara.

Tidak ada penghargaan langsung dari memerangi kelompok kepentingan yang berkuasa dalam rangka memberikan keuntungan pada suatu masyarakat yang bahkan tidak menyadari keuntungan tersebut atau siapa yang memberi keuntungan tersebut kepada mereka. Maka, motivasi bagi manajemen yang baik dalam kepentingan publik menjadi lemah. Sebaliknya, kelompok kepentingan diorganisir oleh orang dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan pemerintah. Mereka memberi politisi dana kampanye dan pekerja kampanye. Sebaliknya mereka menerima paling sedikit “telinga” dari politisi tersebut dan sering mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka.

Dengan kata lain, karena legislator memiliki kekuasaan untuk mengenakan pajak dan untuk mengambil sumberdaya, dan karena para pemilih kurang memonitor prilaku mereka, legislator berprilaku dalam cara yang membebani warga negara. Salah satu teknik yang dianalisa oleh pilihan publik adalah pertukaran pilihan, atau perdagangan suara. Legislator urban memberikan suara untuk memberikan subsidi proyek air bersih di pedesaan dalam rangka untuk memenangkan suara legislator lain untuk subsidi perumahan perkotaan.

Kedua proyek tersebut mungkin merupakan bagian dari satu anggaran belanja yang sama. Melalui pertukaran pilihan tersebut, legislator mendapatkan yang apa yang mereka inginkan. Dan walaupun tidak satupun proyek menggunakan sumber daya secara efisien, pemilih lokal tahu bahwa wakil mereka memberikan sesuatu untuk mereka. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka membayar satu bagian sama dari setumpuk proyek yang tidak efisien! Dan pengeluaran total mungkin lebih besar daripada biaya yang akan disetujui para individu pembayar pajak jika mereka lebih memahami apa yang sedang terjadi.

Sebagai tambahan untuk pemilih dan politisi, pilihan publik menganalisa peran birokrat pemerintah. Motivasi mereka menjelaskan mengapa banyak lembaga pengatur sepertinya “terperangkap” oleh kepentingan tertentu. Perangkap muncul karena birokrat tidak memiliki tujuan profit untuk membimbing perilaku mereka. Sebaliknya, mereka biasanya berada di pemerintahan karena mereka memiliki tujuan atau misi. Mereka bergantung pada Kongres untuk anggaran mereka, dan sering kali orang yang akan mendapatkan keuntungan dari misi mereka dapat mempengaruhi Kongres untuk menyediakan lebih banyak dana. Maka kelompok kepentingan – yang mungkin beragam seperti lobi untuk industri atau pemimpin kelompok pencinta lingkungan menjadi penting bagi mereka. Hubungan tersebut bisa mengarahkan birokrat menjadi terperangkap oleh kelompok kepentingan.

Walaupun ahli ekonomi pilihan publik telah berfokus terutama untuk menganalisa kegagalan pemerintah, mereka juga menyarankan cara untuk memperbaiki masalah. Sebagai contoh, mereka berpendapat jika tindakan pemerintah dibutuhkan, bila mungkin hal itu harus dilakukan oleh pemerintah lokal. Karena ada begitu banyak pemerintah lokal dan karena orang “memilih dengan kakinya” ada kompetisi diantara pemerintah-pemerintah lokal demikian pula sejumlah pengujian. Untuk membuat birokrat lebih efisien, Gordon Tullock dan William Niskanen merekomendasikan untuk mengizinkan sejumlah biro untuk menyuplai jasa yang sama atas dasar bahwa kompetisi menghasilkan peningkatan efisiensi. Ahli ekonomi kehutanan Randal O’Toole merekomendasikan bahwa Petugas Kehutanan mengenakan biaya pada para pendaki bukan sekedar mengambil biaya pemanfaatan hutan. Hal ini akan membuat Petugas Kehutanan lebih memperhatikan rekreasi dan mengurangi penebangan  di daerah yang menarik perhatian pencinta alam. Rodney Fort dan John baden mengusulkan penciptaan “biro predator” dengan misi untuk mengurangi anggaran lembaga pemerintah lain, dengan pendapatannya bergantung pada kesuksesannya.

Ahli ekonomi pilihan publik juga berusaha mengembangkan perubahan aturan yang akan mengurangi aturan yang menyuplai kepentingan tertentu dan mengarah pada penggelembungan pengeluaran pemerintah. Diakhir tahun 80-an James C. Miller, sarjana pilihan publik yang mengepalai Kantor Manajemen dan Anggaran pada masa pemerintahan Reagan, membantu meluluskan Undang-undang Gramm-Rudman, yang menetapkan batasan pengeluaran tahunan dan mendukungnya dengan pemotongan otomatis jika batas atas tidak terpenuhi. Undang-undang tersebut paling tidak memiliki efek sementara dalam perlambatan pembelanjaan. Dukungan untuk pengertian pembatasan dan untuk satu line-item veto juga merefleksikan pandangan pilihan publik bahwa aturan legislatif tambahan dibutuhkan untuk membatasi pertukaran suara dan kekuasaan kepentingan tertentu. Sarjana Pilihan Publik tidak selalu setuju dengan potensi efektifitas suatu aturan tertentu.

Karena skeptisisme mengenai sifat ramah pemerintah, pilihan publik adakalanya dipandang sebagai cabang konservatif atau libertaria dari ilmu ekonomi, sebagai lawan sayap yang lebih liberal seperti ekonomi Keynesian. Hal ini sebagian memang benar. Kebangkitan ekonomi pilihan publik merefleksikan ketidakpuasan pada asumsi implisit yang dipegang Keynesians, diantaranya, bahwa pemerintah secara efektif memperbaiki kegagalan pasar.

Tetapi tidak semua ekonom pilihan publik merupakan konservatif atau libertarian. Mancur Olson adalah contohnya. Olson dikenal dalam pilihan publik karena bukunya The Logic of Collective Action, dimana ia menjelaskan bahwa kelompok kepentingan besar memiliki kesulitan mendapatkan dan mempertahankan dukungan dari mereka yang mendapatkan keuntungan dari lobi mereka. Maksudnya, karena mudah bagi individu untuk “menumpang gratis” pada usaha orang lain jika secara otomatis diuntungkan dari usaha tersebut. Inilah sebabnya, kelompok petani abad ke-19, yang diorganisasikan menjadi kelompok lobi politik, juga menjual asuransi dan jasa lain. Ini memberikan motivasi langsung bagi individu petani untuk tetap terlibat. ( Karena jumlah petani menurun dalam dekade sekarang, mereka lebih kuat secara politik,  observasi yang mendukung pendapat Olson).

Banyak ekonom pilihan publik tidak mengambil posisi politis atau idiologis. Sebagian membuat model matematika mengenai strategi pemungutan suara dan menerapkan teori permainan (game theory) untuk memahami bagaimana konflik politik diselesaikan. Ekonom di Institut Teknologi California, menjelaskan bahwa “pengaturan agenda”, yaitu, pengidentifikasian pilihan yang pemilih pilih, dan menspesifikasi urutan pemilihan pilihan-pilihan tersebut- dapat mempengaruhi hasil politik. Ini menjelaskan peran insiatif dan referendum sebagai cara bagi pemilih untuk mengatur agenda, membuka pilihan-pilihan yang jika tidak, dapat diabaikan atau ditolak oleh lembaga pembuat undang-undang.

Sejumlah ekonom ini telah mengembangkan disiplin ilmu matematika terpisah dan berbeda yang dikenal sebagai “pilihan sosial”. Pilihan sosial memiliki akar pada karya awal Pemenang Hadiah Nobel ekonom Kenneth Arrow. Buku Arrow tahun 1951, Pilihan Sosial dan Nilai Individu mencoba untuk menggambarkan melalui logika, apakah orang yang memiliki tujuan berbeda dapat menggunakan pemungutan suara untuk membuat keputusan kolektif yang memuaskan semua orang. Ia menyimpulkan mereka tidak dapat membuatnya, dan argumennya disebut “teorema ketidak mungkinan”.

Sebagai tambahan untuk menyediakan pandangan mengenai bagaimana pembuatan keputusan publik muncul sekarang, pilihan publik menganalisa peraturan yang mengarahkan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Yaitu aturan konstitusional yang dibuat sebelum kegiatan politik muncul. Pertimbangan dari aturan ini adalah init dari Calculus of Consent, oleh James Buchanan dan Gordon Tullock, salah satu karya klasik pilihan publik.

Buchanan dan Tullock memulai dengan pandangan bahwa keputusan kolektif yang benar– yaitu, keputusan dalam kepentingan publik – adalah yang akan didukung semua pemilih secara umum. Walaupun persetujuan umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam praktek, buku tersebut secara efektif menantang asumsi umum bahwa keputusan mayoritas pada dasarnya adil. Pendekatan tersebut yang direfleksikan dalam Calculus of Consent telah mengarahkam pada subdisiplin selanjutnya dari pilihan publik “ekonomi konstitusional”, yang berfokus secara eksklusif pada aturan yang mendahului parlemen atau pembuatan keputusan legislatif dan batasan domain pemerintah.

TENTANG TEORI PILIHAN PUBLIK (TEORI BARU ?)

Apakah Teori Pilihan Publik adalah teori baru ? Bukan teori baru sih, yang pasti saya baru tahu dan baru mempelajari-nya, agak aneh tapi menarik juga untuk dipelajari lebih dalam... Teori pilihan publik sebenarnya sudah muncul pada tahun 50-an dan mendapat perhatian publik secara luas pada tahun 1986, ketika James Buchanan, salah seorang dari dua Pelopor utamanya (yang seorang lagi adalah Gordon Tullock), mendapatkan Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi.

Teori Pilihan Publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi.

Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motive dominan dalam tindakan orang dipasar –baik mereka merupakan, pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli Ekonomi Pilihan Publik membuat asumsi yang sama – bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka adalah kepentingan pribadi.

Dimasa lalu banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa cara untuk mencegah “kegagalan pasar” seperti monopoli adalah dengan memajukan tindakan pemerintah. Tetapi Ahli ekonomi pilihan publik menunjukkan bahwa ada juga suatu hal yang dinamakan “kegagalan pemerintah”. Yaitu, ada beberapa alasan mengapa intervensi pemerintah gagal mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, Departemen Kehakiman memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kekuatan monopoli di bidang industri yang tidak kompetitif.. Mirip dengan itu, Kongres sering meloloskan undang-undang yang seharusnya melindungi masyarakat terhadap bahaya polusi.

Salah satu pendorong utama bagi teori keputusan publik adalah kurangnya insentif bagi para pemilih untuk memonitor pemerintah secara efektif. Anthony Downs, dalam salah satu buku tertua mengenai pilihan publik, Teori Ekonomi Mengenai Demokrasi, menunjukkan bahwa para pemilih sangat tidak peduli terhadap isu-isu politik dan bahwa ketidak pedulian ini merupakan hal yang rasional.

Walaupun hasil dari suatu pemilihan umum mungkin sangat penting, suara seorang pemilih jarang sekali menentukan dalam suatu pemilihan umum. Maka, dampak langsung dari pillihan hampir dikatakan tidak ada; para pemilih tidak memiliki kesempatan untuk menentukan hasil dari suatu pemilihan umum. Maka menghabiskan waktu mengikuti isu-isu tersebut secara pribadi tidaklah menguntungkan bagi seorang pemilih. Bukti dari klaim ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa polling pendapat publik secara konsisten membuktikan bahwa kurang dari setengah  dari seluruh rakyat Amerika yang berhak memilih dapat menyebutkan wakil kongres mereka sendiri.

Ahli ekonomi pilihan publik menyebut bahwa dorongan untuk tidak peduli ini jarang terjadi dalam sektor swasta. Seseorang yang membeli mobil umumnya menginginkan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kendaraan yang ia pilih. Hal ini disebaban oleh pilihan dari pembeli mobil sangat menentukan – ia hanya membayar mobil yang ia pilih. Jika pilihannya bijak ia akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya jika pilihannya buruk kerugian akan dideritanya secara langsung. Pemungutan suara tidak memiliki jenis hasil secara langsung seperti itu. Oleh karena itu, kebanyakan pemilih sangat tidak peduli mengenai posisi orang yang mereka pilih. Kecuali untuk sedikit isu yang dipublikasi secara luas, mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan lembaga legislatif, dan bahkan ketika mereka memberikan perhatian, mereka hanya memiliki sedikit motivasi untuk mendapatkan latar belakang pengetahuan dan kemampuan analisa yang dibutuhkan untuk memahami isu tersebut. (bersambung)

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ANALISIS POST-KEYNESIAN

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba untuk merumuskan perluasan teori keynes. Teory keynes itu terbatas pada analisis jangka pendek. Untuk analisisnya keynes mennggunakan anggapan-anggapan berdasar atas keadaan waktu sekarang. Misalnya mengenai tingkat teknik, tenaga kerja, selera, dianalisis dengan tidak memperhatikan keadaan jangka panjang. Sedangkan analisis post-keynes memperhatikan keadaan jangka panjangnya.

Dalam analisis ini persoalan yang penting adalah sebagai berikut:

• Syarat apakah yang diperlukan ntuk mempertahankan perkembangan yang mantap (Steady growth) dari pendapatan pada tingkat full employment income tanpa mengalami deflasi ataupun inflasi.
• Apakah pendapatan benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau inflasi yang terus-menerus.

Jadi apabilah jumlah penduduk bertambah maka pendapatan rill perkapita  akan berkurang kecuali bila pendapat rill juga bertambah.

Analisis Harrod dan Domor Mengenai Pertumbuhan yang mantap (Steady Growth) Harrod dan Damor menekankan pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Jadi akumulasi kapital itu mempunyai peranan ganda yaitu menimbulkan mendapat dan disamping itu juga menaikan kapasitas produksi dengan cara memperbesar jumlah kapital. Maka pertumbuhan alat-alat kapital baru mempunyai beberapa akibat:

1. Kapital yang baru akan tetap belum dapat digunakan, sebab bila digunakan tidak memberikan hasil karena pendapatan tetap.
2. Kapital baru itu akan digunakan dengan pengorbanan dari kapital yang telah ada sebelumnya .
3. Kapital yang baru akan menggantikan tenaga kerja.

Jadi pembentukan kapital bila tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang sudah ada akan membuat kapital dan tenaga menganggur.

2. Teori Evsey D. Domor
Karena investasi menaikan kapasitas produksi dan juga menaikan pendapatan maka tingkat kenaikan investasi dipertahankan agar supaya kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan kapasitas produksi sehingga pengerjaan penuh dipertahankan.
Angapan-anggapan yang dipakai untuk teorinya

1. Perekonomian sudah ada dalam tingkat pengerjaan penuh (Full Employment incoml).
2. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri .
3. Tidak ada keterlambatan penyesuaan (Log of Adjustmen) atau ada penyesuaan yang cepat.
4. Hasrat menabung marjinal (Marginal Propensity to Save) dan hasrat menabung rata-rata (Average Propensity to Save) sama. Marginal (Marginal Propensity to Save) dan capital coefficient (Perbandingan antara capital dan Output) adalah tetap.

Jadi perekonomian menghadapi suatu persoalan; bila tidak cukup investasi hari ini, maka pengangguran akan terjadi sekarang. Tetapi bila ada investasi hari ini, maka besok pagi dibutuhkan investasi yang lebih banyak dari hari ini untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi yang bertambah dapat digunakan dan kapasitas mengannggur yang berlebihan dapat dihindari besok pagi. Sebab bila permintaan tidak dicukupi maka kapasitas menganggur yang berlebihan akan menyebabkan turunnya investasi dan akan terjadi depresi hari lusa.

TEORI TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI (ALIRAN NEO KLASIK)

Kemarin saya belajar tentang teori ekonomi pembangunan dari sudut pandang aliran klasik. Hari ini saya belajar tentang ekonomi aliran neo klasik....

Aliran neo klasik berkaitan dengan tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang. Pembicaraan mengenai tingkat bunga akhirnya sampai masalah akumulasi capital. Pada bidang ini kaum neo klasik banyak menyumbangkan pendapat terhadap teori perkembangan. Pendapat neo klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Akumulasi capital. Menurut neo klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingkat tingginya tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menetukan tingginya tingkat investasi. Mengenai pembentukan capital adalah penting untuk perkembangan ekonomi. Karena, investasi yang bertambah maka tingkat bunga naik yang selanjutnya akan menaikkan jumlah tabungan.

Perkembangan sebagai proses gradual. Marshall yang merupakan tokoh neo klasik mengatakan bahwa dengan tidak mengurangi pentingnya penemuan-penemuan, baik investasi maupun penggunaan teknik baru merupakan proses yang gradual dan terus-menerus.

Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan komulatif. Maksudnya proses perkembangan yang meliputi berbagai faktor yang faktor-faktor itu tumbuh secara bersama-sama, yaitu bila ada teknik produksi yang baru akan menaikkan produksi total atau menaikkan pendapatan total.
Selanjutnya di butuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga terjadi kenaikan permintaan.

Harmonisnya perkembangan itu karena adanya: Internal economies. Timbul karena adanya kenaikan skala produksi yang terkandung pada sumber-sumber dan efisiensi dari pengusaha sendiri yang merupakan hasil dari adanya mesin-mesin yang lebih baru dan spesialisasi yang lebih jauh dan lebih luas dan managemen yang lebih baik. Eksternal economies. Bergantung pada perkembangan industri, pada umumnya menyediakan kebutuhan antara industri itu sendiri

Optimis terhadap perkembangan ekonomi. Neo klasik berpendapat dan yakin dengan kemajuan-kemajuan teknik dan perbaikan-perbaikan dalam kualitas buruh cenderung meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga permintaan masyarakat akan meningkat dan seterusnya. Bagi neo klasik hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi iala kemauan untuk menabung. Kalau tidak ada tabungan maka kemajuan teknologi yang baru belum dapat dipergunakan.

Aspek internasional perkembangan ekonomiSuatu Negara pada umumnya dapat mengalami lima tingkat perkembangan ekonomi yaitu: a. Mula-mula Negara meminjam modal/capital. Negara itu merupakan Negara peminjam yang masih muda atau immature dan debitor. b. Setelah dapat menghasilkan dengan capital tesebut dapat membayar bunga dan deviden atas pinjam. c. Setelah penghasilan Negara meningkat terus, seagian di gunakan unuk melunasi hutangnya dan sebagian dipinjamkan ke Negara lain yang membutuhkan. d. Tingka ke empat, Negara tersebut sudah dapat menerima deviden dan bunga, sehingga terjadi surplus, dan piutangnya semakin besar . Negara ini sudah pada tingkat kreditur yang belum mapan atau immatured creditor. e. Akhirnya negara tersebut hanya menerima bunga dan deviden saja dari negara lain. Negara itu sekarang sudah pada tingkat kreditur yang sudah mapan (matured creditor).

Pertambahan tenaga kerja konstan, sedang pertumbuhan kapital bukan merupakan akibat dari keputusan investasi, tetapi merupakan fungsi dari tabungan dikurangi deprisiasi. K= f(S-D). Jadi Teori neo klasik melihat pentingnya harga relative dari factor produksi dan produktifitas, ini mempengaruhi pembandingan input dalam proses produksi

TEORI TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN

Lagi senang belajar tentang teori teori ekonomi pembangunan. Mengumpulkan banyak informasi mengenai teori tersebut dan menuliskannya kembali di blog ini. Belajar teori ekonomi pembangunan, mulai dari teori ekonomi / aliran yang paling klasik...

Aliran Klasik
Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut alairan klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan.

Menurut aliran ini bahwa meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi dan investasi (pembentukan capital ) akan menambah volume persediaan capital (capital stock ). Keadaan ini akan memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah barang yang beredar sehingga tingkat upah naik, yang berarti meningkatnya tingkat kemakmuran penduduk. Tingkat kemakmuran akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk sehingga mengakibatkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang ( law of diminishing return ).

Teori ekonomi menurut pendapat para tokoh aliran klasik

Adam Smith.  Menurut beliau bahwa perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja bertambah karena dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Disamping itu, beliau juga menitik beratkan pada luasnya pasar. Pasar yang sempit akan membatasi spesialisasi ( devition of labour ) oleh karena itu pasar harus seluas mungkin supaya dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan Internasional menarik perhatian. Karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri.
Prinsip Adam Smith mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat Investasi G=f (I). Faktor lain yang penting menurut Adam Smith:
a. Divition of Labour/ pembagian kerja. Menunjukkan pentingnya peranan pasar dimana pasar yang sempit akan membatasi pembagian kerja
b. Invisible hand ( tangan yang tidak kelihatan dan merupakan mekanisme ekonomi pasar).
Invisible hand akan membawa factor produksi menjadi lebih efisien dalam pasar bebas.
c. Akumulasi modal. Merupakan fungsi dari tingkat keuntungan.

David Ricardo. Tiga golongan masyarakat menurut David Ricardo dalam masyarakat ekonomi antara lain:
a. Golongan Kapitalis. Adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan penting karena golongan ini selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital sehingga pendapatan nasional naik.
b. Golongan buruh. Adalah golongan yang pada umumnya bergantung pada golongan kapitalis, dan golongan ini merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat
c. Golongan Tuan Tanah. Golongan yang hanya menerima sewa dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan. Golongan tuan tanah ini mereka hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang di sewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Jadi, pandapatan nasional dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan penggolongan masyarakat diatas yaitu, upah, sewa dan keuntungan. Kelemahan dari teori David Ricardo: 1. Tidak dimasukkan adanya perkembangan teknologi.  2. Tidak dimasukkan adanya factor substitusi. Jadi, pada teori ini hanya mementingkan peranan sector pertanian dimana tanah merupakan fakto pembatas bagi distribution of income hal ini lebih cocok ada pada Negara yang sedang berkembang

Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan, tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibaringi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikan pendapatan dan tidak akan menaikan permintaan. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi.

Menurut Thomas Robert Malthus, perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus, disamping itu adanya perkembangan ekonomi dapat diharapkan bila terdapat tabungan yang digunakan untuk investasi. Sedangkan menurut J.B.Say berkembang dengan hukum pasar, dimana dikatakan bahwa Supply Creates its own demand yang artinya asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi kesimpulannya, bahwa tabungan disamping sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi yaitu sebagai sumber capital, juga dapat sebagai penghambat perkembangan bagi perkembangan ekonomi karena hal ini dapat memperkecil jumlah permintaan efektif.

CATATAN RINGKAS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 
8. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
11. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
18. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
19. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
20. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.
21. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
24. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.
25. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
26. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
27. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
29. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. 
30. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a.    pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b.    penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c.    pengkajian keadaan Desa; d.    penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;  e.    penyusunan rancangan RPJM Desa; f.    penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan g.    penetapan RPJM Desa.
31. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa Tim dari: a.    kepala Desa selaku pembina; b.    sekretaris Desa selaku ketua;  c.    ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d.    anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
32. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
33. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; b.  pengkajian keadaan Desa; c.    penyusunan rancangan RPJM Desa; dan d.    penyempurnaan rancangan RPJM Desa.