Ahli Pilihan Publik juga menguji tindakan para pembuat undang-undang (legislator). Walaupun legislator diharapkan untuk mengejar “kepentingan publik”, mereka membuat keputusan pada bagaimana menggunakan sumberdaya orang lain, bukan sumberdaya mereka sendiri. Sumberdaya ini, harus disediakan oleh para pembayar pajak dan oleh mereka yang terkena peraturan baik mereka ingin memberikannya maupun tidak. Politisi mungkin berniat membelanjakan uang pembayar pajak secara bijak. Keputusan yang efisien tidak akan menghemat uang mereka atau pun memberi mereka sejumlah proporsi kekayaan yang mereka hemat untuk warga negara.
Tidak ada penghargaan langsung dari memerangi kelompok kepentingan yang berkuasa dalam rangka memberikan keuntungan pada suatu masyarakat yang bahkan tidak menyadari keuntungan tersebut atau siapa yang memberi keuntungan tersebut kepada mereka. Maka, motivasi bagi manajemen yang baik dalam kepentingan publik menjadi lemah. Sebaliknya, kelompok kepentingan diorganisir oleh orang dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan pemerintah. Mereka memberi politisi dana kampanye dan pekerja kampanye. Sebaliknya mereka menerima paling sedikit “telinga” dari politisi tersebut dan sering mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka.
Dengan kata lain, karena legislator memiliki kekuasaan untuk mengenakan pajak dan untuk mengambil sumberdaya, dan karena para pemilih kurang memonitor prilaku mereka, legislator berprilaku dalam cara yang membebani warga negara. Salah satu teknik yang dianalisa oleh pilihan publik adalah pertukaran pilihan, atau perdagangan suara. Legislator urban memberikan suara untuk memberikan subsidi proyek air bersih di pedesaan dalam rangka untuk memenangkan suara legislator lain untuk subsidi perumahan perkotaan.
Kedua proyek tersebut mungkin merupakan bagian dari satu anggaran belanja yang sama. Melalui pertukaran pilihan tersebut, legislator mendapatkan yang apa yang mereka inginkan. Dan walaupun tidak satupun proyek menggunakan sumber daya secara efisien, pemilih lokal tahu bahwa wakil mereka memberikan sesuatu untuk mereka. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka membayar satu bagian sama dari setumpuk proyek yang tidak efisien! Dan pengeluaran total mungkin lebih besar daripada biaya yang akan disetujui para individu pembayar pajak jika mereka lebih memahami apa yang sedang terjadi.
Sebagai tambahan untuk pemilih dan politisi, pilihan publik menganalisa peran birokrat pemerintah. Motivasi mereka menjelaskan mengapa banyak lembaga pengatur sepertinya “terperangkap” oleh kepentingan tertentu. Perangkap muncul karena birokrat tidak memiliki tujuan profit untuk membimbing perilaku mereka. Sebaliknya, mereka biasanya berada di pemerintahan karena mereka memiliki tujuan atau misi. Mereka bergantung pada Kongres untuk anggaran mereka, dan sering kali orang yang akan mendapatkan keuntungan dari misi mereka dapat mempengaruhi Kongres untuk menyediakan lebih banyak dana. Maka kelompok kepentingan – yang mungkin beragam seperti lobi untuk industri atau pemimpin kelompok pencinta lingkungan menjadi penting bagi mereka. Hubungan tersebut bisa mengarahkan birokrat menjadi terperangkap oleh kelompok kepentingan.
Walaupun ahli ekonomi pilihan publik telah berfokus terutama untuk menganalisa kegagalan pemerintah, mereka juga menyarankan cara untuk memperbaiki masalah. Sebagai contoh, mereka berpendapat jika tindakan pemerintah dibutuhkan, bila mungkin hal itu harus dilakukan oleh pemerintah lokal. Karena ada begitu banyak pemerintah lokal dan karena orang “memilih dengan kakinya” ada kompetisi diantara pemerintah-pemerintah lokal demikian pula sejumlah pengujian. Untuk membuat birokrat lebih efisien, Gordon Tullock dan William Niskanen merekomendasikan untuk mengizinkan sejumlah biro untuk menyuplai jasa yang sama atas dasar bahwa kompetisi menghasilkan peningkatan efisiensi. Ahli ekonomi kehutanan Randal O’Toole merekomendasikan bahwa Petugas Kehutanan mengenakan biaya pada para pendaki bukan sekedar mengambil biaya pemanfaatan hutan. Hal ini akan membuat Petugas Kehutanan lebih memperhatikan rekreasi dan mengurangi penebangan di daerah yang menarik perhatian pencinta alam. Rodney Fort dan John baden mengusulkan penciptaan “biro predator” dengan misi untuk mengurangi anggaran lembaga pemerintah lain, dengan pendapatannya bergantung pada kesuksesannya.
Ahli ekonomi pilihan publik juga berusaha mengembangkan perubahan aturan yang akan mengurangi aturan yang menyuplai kepentingan tertentu dan mengarah pada penggelembungan pengeluaran pemerintah. Diakhir tahun 80-an James C. Miller, sarjana pilihan publik yang mengepalai Kantor Manajemen dan Anggaran pada masa pemerintahan Reagan, membantu meluluskan Undang-undang Gramm-Rudman, yang menetapkan batasan pengeluaran tahunan dan mendukungnya dengan pemotongan otomatis jika batas atas tidak terpenuhi. Undang-undang tersebut paling tidak memiliki efek sementara dalam perlambatan pembelanjaan. Dukungan untuk pengertian pembatasan dan untuk satu line-item veto juga merefleksikan pandangan pilihan publik bahwa aturan legislatif tambahan dibutuhkan untuk membatasi pertukaran suara dan kekuasaan kepentingan tertentu. Sarjana Pilihan Publik tidak selalu setuju dengan potensi efektifitas suatu aturan tertentu.
Karena skeptisisme mengenai sifat ramah pemerintah, pilihan publik adakalanya dipandang sebagai cabang konservatif atau libertaria dari ilmu ekonomi, sebagai lawan sayap yang lebih liberal seperti ekonomi Keynesian. Hal ini sebagian memang benar. Kebangkitan ekonomi pilihan publik merefleksikan ketidakpuasan pada asumsi implisit yang dipegang Keynesians, diantaranya, bahwa pemerintah secara efektif memperbaiki kegagalan pasar.
Tetapi tidak semua ekonom pilihan publik merupakan konservatif atau libertarian. Mancur Olson adalah contohnya. Olson dikenal dalam pilihan publik karena bukunya The Logic of Collective Action, dimana ia menjelaskan bahwa kelompok kepentingan besar memiliki kesulitan mendapatkan dan mempertahankan dukungan dari mereka yang mendapatkan keuntungan dari lobi mereka. Maksudnya, karena mudah bagi individu untuk “menumpang gratis” pada usaha orang lain jika secara otomatis diuntungkan dari usaha tersebut. Inilah sebabnya, kelompok petani abad ke-19, yang diorganisasikan menjadi kelompok lobi politik, juga menjual asuransi dan jasa lain. Ini memberikan motivasi langsung bagi individu petani untuk tetap terlibat. ( Karena jumlah petani menurun dalam dekade sekarang, mereka lebih kuat secara politik, observasi yang mendukung pendapat Olson).
Banyak ekonom pilihan publik tidak mengambil posisi politis atau idiologis. Sebagian membuat model matematika mengenai strategi pemungutan suara dan menerapkan teori permainan (game theory) untuk memahami bagaimana konflik politik diselesaikan. Ekonom di Institut Teknologi California, menjelaskan bahwa “pengaturan agenda”, yaitu, pengidentifikasian pilihan yang pemilih pilih, dan menspesifikasi urutan pemilihan pilihan-pilihan tersebut- dapat mempengaruhi hasil politik. Ini menjelaskan peran insiatif dan referendum sebagai cara bagi pemilih untuk mengatur agenda, membuka pilihan-pilihan yang jika tidak, dapat diabaikan atau ditolak oleh lembaga pembuat undang-undang.
Sejumlah ekonom ini telah mengembangkan disiplin ilmu matematika terpisah dan berbeda yang dikenal sebagai “pilihan sosial”. Pilihan sosial memiliki akar pada karya awal Pemenang Hadiah Nobel ekonom Kenneth Arrow. Buku Arrow tahun 1951, Pilihan Sosial dan Nilai Individu mencoba untuk menggambarkan melalui logika, apakah orang yang memiliki tujuan berbeda dapat menggunakan pemungutan suara untuk membuat keputusan kolektif yang memuaskan semua orang. Ia menyimpulkan mereka tidak dapat membuatnya, dan argumennya disebut “teorema ketidak mungkinan”.
Sebagai tambahan untuk menyediakan pandangan mengenai bagaimana pembuatan keputusan publik muncul sekarang, pilihan publik menganalisa peraturan yang mengarahkan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Yaitu aturan konstitusional yang dibuat sebelum kegiatan politik muncul. Pertimbangan dari aturan ini adalah init dari Calculus of Consent, oleh James Buchanan dan Gordon Tullock, salah satu karya klasik pilihan publik.
Buchanan dan Tullock memulai dengan pandangan bahwa keputusan kolektif yang benar– yaitu, keputusan dalam kepentingan publik – adalah yang akan didukung semua pemilih secara umum. Walaupun persetujuan umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam praktek, buku tersebut secara efektif menantang asumsi umum bahwa keputusan mayoritas pada dasarnya adil. Pendekatan tersebut yang direfleksikan dalam Calculus of Consent telah mengarahkam pada subdisiplin selanjutnya dari pilihan publik “ekonomi konstitusional”, yang berfokus secara eksklusif pada aturan yang mendahului parlemen atau pembuatan keputusan legislatif dan batasan domain pemerintah.
