milton h. spencer dalam bukunya yang berjudul “contemporary macro economics” (1997) menulis sebagai berikut “kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh usaha untuk mencapai laba, dan dalam kondisi yang sangat kompetitif”.
dari pemikian tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal esensial yang membantu untuk memahami apa itu kapitalisme. pertama, kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi. kedua, kapitalisme mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh laba atau keuntungan. ketiga, kapitalisme ditandai oleh iklim perdagangan yang sangat kompetitif.
tokoh ternama lain dari aliran sosial karl marx memberikan sejumlah pokok yang mencirikan kapitalisme. yaitu kapitalisme mempunyai orientasi utama yaitu laba atau keuntungan sebagai nilai yang tertinggi. di samping itu, kapitalisme adalah
“dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara”
(organisasi.org komunitas & perpustakaan online indonesia).
dalam kerangka pengertian yang sama, para ilmuwan lain sepakat bahwa kapitalisme merupakan sebuah revolusi yang bersifat fundamental dalam membentuk masyarakat modern. dari pokok-pokok pikiran di atas dapat disimpulkan bahwa kapitalisme dalam pemahaman para ahli merupakan suatu organisasi, cara kerja atau juga sistem berpikir yang mengurus bidang ekonomi sebagai lapangan kerjanya, dan memiliki orientasi untuk memperoleh laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin, sambil tetap menekan biaya produksi seminimal mungkin.
kapitalisme (logika pasar) dalam kebijakan publik
imam cahyono, dalam opininya pada harian surat kabar kompas edisi 29 oktober 2005 menulis bahwa :
“kita telah memasuki sebuah era peradaban baru, yaitu peradaban pasar atau neo-kapitalisme, yang ditandai oleh semakin aktualnya ‘logika pasar’: ada uang ada barang, ada uang ada kebijakan. salah satu indikator yang mengafirmasi kebenaran pernyataan ini adalah semakin merajanya praktek politik uang atau money politics”.
hal ini terasa sangat mengejutkan, sebab di indonesia, praktek politik uang bukanlah suatu hal baru. persoalannya adalah kita belum menyadari bahwa itu merupakan sebuah indikasi ke arah neo-kapitalisme.
“keberadaan kapitalisme di dalam suatu negara dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyatnya. ketika keuntungan menempati dasar segala pertimbangan maupun kebijakan, maka bisa dibayangkan bahwa sesewaktu negara, dalam hal ini pemerintah, dapat saja mengeluarkan kebijakan yang juga berorientasi pada laba atau keuntungan itu. hal ini mungkin terjadi dengan konsekwensi memudarnya kadar “kebijaksanaan” dari kebijakan-kebijakan tersebut” (bardata (online), my.opera.com, edisi 13-12-2007).
dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kapitalisme dalam mempengaruhi kebijakan publik. ketika kemajuan ekonomi dijadikan dan dipertahankan sebagai prioritas utama dari suatu kebijakan pembangunan, maka keuntungan menjadi dasar pertimbangan untuk melahirkan suatu kebijakan.
dalam relasi simbiosis mutualisme, pemerintah menjadi unsur esensial dari eksistensi kapitalisme. di sini secara gamblang kita dapat melihat, di mana sektor ekonomi selalu menjadi pusat perhatian pemerintah. dengan kata lain pertimbangan ekonomis dijadikan sebagai neraca untuk menentukan kebijakan yang harus didahulukan atau menjadi prioritas.
“secara singkat bagaimana persisnya koeksistensi itu dapat dikatakan bahwa dalam negara ada dua pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah dan modal. pemerintah mempunyai kekuasaan formal untuk memilih di antara alternatif yang ada, sedangkan modal memiliki kualifikasi untuk mengenyampingkan beberapa alternatif dari daftar pertimbangan. pola relasi yang dibangun atas dasar ketergantungan ini akan sangat sulit diputuskan” (bardata (online), my.opera.com, edisi 13-12-2007).
berbicara masalah pemegang kekuasaan pemerintah, maka kita berbicara juga tentang birokrasi. pada dasarnya, birokrasi adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. tetapi, fakta yang berbicara adalah birokrasi selalu saja hanya sebatas propaganda yang bersifat melayani, memudahkan hubungan antarwarga dan hubungan warga dengan negara.
logika pasar mempengaruhi pemerintah, dalam hal ini birokrasi dan sebaliknya birokrasi mempengaruhi logika pasar, dalam hal ini para pengusaha. birokrasi akan mengalami kebingungan untuk menentukan harus mengabdi kepada masyarakat, atau kepada modal. secara praktis kebingungan ini akan mencuat di dalam pertimbangan untuk mengambil kebijakan.
