dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan publik, terdapat beberapa tahap (dunn,1994) yaitu : penetapan agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation) dan penilaian kebijakan (policy assesment). tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut :
agenda setting
tahap penetapan agenda kebijakan ini, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. pada hakekatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem structuring . suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan menurut peter (1984) bila : 1) memiliki efek yang besar terhadap masyarakat; 2) membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada; 3) menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik; 4) terjadinya kegagalan pasar (market failure) ;5) tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.
menurut dunn, problem structuring memiliki 4 face yaitu : pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah ( problem specipication) dan pengenalan masalah (problem sensing). sedangkan metode yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah yaitu : analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki, sinektik dan brainstroming, analisis multi persfektif,analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.
policy formulation
menurut peter (1984) formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.
pada tahap formulasi kebijakan ini, para analis harus mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang diikuti dengan konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang dipilih.
policy adoption
tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders. tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut (effendi,2001):
1#
mengidentifikasi alternatif kebijakan ( policy alternative) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
2#
pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
3#
mengevaluasi alternatif – alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.
policy implementation
pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. menurut godon (1986) dalam keban (2000) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. sehingga dengan mengorganisir, seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.
lebih lanjut effendi (2001) mengidentifikasikan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan atau membentuk output yang jelas (tangible), sedangkan tugas implementasi kebijakan adalah suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil (outcomes) melalui aktivitas pemerintah.
policy assesment
tahap akhir dari pembuatan kebijakan adalah penilaian kebijakan. dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.
