salah satu model proses perumusan kebijakan adalah model sistem politik yang dipelopori oleh david easton. model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (input, withinputs, output dan feedback) yang memandang kebijakan negara (daerah) sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada di sekitarnya. sehingga dengan demikian, kebijakan negara dipandang oleh model ini sebagai hasil (output) dari sistem politik (islamy, 2000 : 44 – 45).
tuntutan-tuntutan (demand) timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respons dari adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang ada dilingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara atau daerah. tuntutan-tuntutan ini bisa berasal dari sistem politik itu sendiri (misalnya dari anggota birokrasi atau pejabat pemerintah dan anggota dprd) atau berasal dari luar sistem politik (misalnya dari anggota masyarakat, kelompok kepentingan, dan sebagainya).
suatu sistem politik akan menyerap pelbagai macam tuntutan (baik dari dalam maupun luar), dan dapat terjadi bahwa diantara tuntutan-tuntutan tersebut tidak relevan atau bertentangan satu-sama lainnya, dalam hal seperti itu maka diperlukan pengaturan terhadap tuntutan-tuntutan tersebut dan memaksakan pengaturan itu kepada pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan agar supaya tuntutan-tuntutannya dapat dikonversikan (diproses) di dalam sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan.
dukungan (support) diperlukan untuk menunjang tuntutan-tuntutan yang telah dibuat tadi. apabila sistem politik telah berhasil membuat keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan tadi maka implementasi keputusan akan semakin mudah dilakukan. menerima keputusan, mematuhi undang-undang, membayar pajak dan sebagainya adalah merupakan wujud dari pemberian dukungan.
sistem politik yang terdiri dari badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, anggota-anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (golongan elit), struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan dan sebagainya semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah inputs menjadi outputs. proses dalam sistem politik itu sering disebut dengan nama whithinputs, conversion process dan the black box.
keluaran (output) suatu sistem politik adalah keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan otoritas dan membantu dalam mengorganisasikan akibat-akibat yang mengalir dari perilaku para anggota dari sistem yang diterapkan bagi lingkungannya (varma, 1999).
kebijakan negara atau daerah merupakan hasil (outputs) dari kegiatan politik. bentuk keinginan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. karena sifatnya yang otoritatif, maka kebijakan itu secara sah dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada seluruh anggota masyarakat. pengalokasian nilai-nilai (kebijakan) kepada anggota-anggota masyarakat sudah pasti ada konsekuensi, berupa dampak positif yang memang diharapkan (intended) oleh pembuat kebijakan serta kebijakan itu bermanfaat dan dilaksanakan oleh masyarakat. di samping itu ada pula dampaknya yang negatif yang tidak diharapkan akan timbul (unintended) tetapi ternyata muncul di permukaan baik yang telah disadari atau tidak disadari oleh pembuat kebijakan.
lingkungan (environment) yang berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan , keamanan, geografi dan sebagainya dapat berpengaruh pada inputs, dimana tuntutan-tuntutan dapat langsung ditransformasikan ke dalam sistem politik atau karena pengaruh lingkungan juga dapat mati atau tidak dapat diteruskan pada sistem politik. pengaruh lingkungan pada withinputs dapat mewarnai kualitas, kuantitas dan kelancaran proses konversi yang pada intinya juga akan berpengaruh pada outputs. implementasi outputs pada masyarakat bisa memberikan dampak positif dan negatif juga banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. termasuk pemanfaatan dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut sebagai umpan balik (feed back) yang akan dipakai atau tidak sebagai inputs baru dalam proses sistem politik berikutnya. jadi pengaruh lingkungan ini luas sekali, yaitu keseluruhan sub-sub sistem dari sistem politik.
