Konsep Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Bisnis Untuk Anak Muda

Dapatkan uang saku jutaan / bln

Jadilah Anak Muda yang Kaya

Gabung Sekarang
----------------------------------------------

Agar hubungan keuangan pusat dan daerah dapat berjalan dengan lancar, maka harus menuntut prinsip-prinsip hubungan keuangan pusat dan daerah, (Utomo,1997:7).

Pertama, Prinsip otonomi : memberikan keleluasaan pada daerah untuk menentukan kebijaksanaan sendiri (memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada di daerah) oleh karena itu prioritas pembiayaan daerah perlu diberikan secara berurutan yaitu PAD dan block grant

Kedua, Prinsip pemerataan : sedapat mungkin diusahakan terciptanya pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia

Ketiga, Prinsip keadilan : daerah penghasil utama pendapatan negara perlu diberikan kompensasi atas kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Daerah perlu diberi kesempatan untuk melakukan persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kelima, Prinsip kepastian dan terprediksi : perlu diberikan kriteria alokasi keuangan pusat dan daerah yang jelas, terbuka dan transparan. Dengan cara ini diharapkan daerah dapat memastikan berapa alokasi yang akan diterima sebelum perencanaan pembangunan daerah dirumuskan

Keenam, Prinsip demokrasi : penentuan kebijaksanaan alokasi anggaran dari pusat kepada daerah tidak semata-mata monopoli oleh pusat, namun juaga perlu diberikan mekanisme yang memberikan kesempatan bargaining daerah kepada pusat.

Konsep Organisasi

Robbins (1994) mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Sutarto  (2000:38) mengatakan bahwa pengertian organisasi berdasarkan para ahli dapat dibagi dalam tiga macam pandangan yaitu organisasi adalah kumpulan orang, organisasi adalah proses pembagian kerja, dan organisasi adalah sistim kerja sama, sistim hubungan atau sistim sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sistim saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi  yang telah terbentuk akan memiliki suatu struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme organisasi formal serta pola interaksi yang akan diikuti (Robbins, 1994:6). Lebih lanjut Robbins mengidentifikasikan struktur organisasi mempunyai tiga komponen yaitu kompleksitas yang mempertimbangkan tingkat diferensiasi dalam organisasi, formalisasi yang menyandarkan pada peraturan dan prosedur, serta sentralisasi yang mempertimbangkan letak dari pusat pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan organisasi yang efektif dan struktur yang ada efisien dan sehat maka ditetapkan prinsip-prinsip/azas-azas organisasi. Ditegaskan oleh Kaho (2001:209), untuk mewujudkan organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur yang ada dapat sehat  dan efisien,  maka dalam organisasi ditetapkan azas-azas dan prinsip yaitu perumusan tugas yang jelas, pelimpahan wewenang, koordinasi, rentangan kontrol/kendali dan kesatuan komando.