uraian tentang etos kerja, catatan pelengkap

kata etos berasal dan bahasa yunani yaitu "ethos" yang mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai kerja (tasmaran, 1995:5). dari kata ini lahirlah istilah "ethis"  yaitu : pedoman moral dan perilaku atau yang lebh dikenal dengan istilah etika yang artinya cara bersopan santun sehingga dengan kata etika muncul istilah etika bisnis, etika kerja (etos kerja) dan lain-lain yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan.

garna (1996:2) mengemukakan etos sebagai berikut : ethos juga disebut filsafat moral (moral philosophy) yang berasal dari kata kerja latin, mos, mores, cara hidup atau adat kebiasaan. dalam pergaulan atau aktifitas kehidupan manusia, selalu menganggap perlu melakukan dan memperoleh ketertiban dalam pergaulan untuk saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan serta hak asasinya, maka etika akan menjadi acuan pokok dalam pergaulan sosial tersebut.

pendapat ini sejalan dengan pendapat ravianto (1998:81), bahwa "etos kerja berhubungan erat dengan sikap moral, walaupun kedua-duanya tidak seluruhnya identik". kata kerja memiliki makna yang dalam dan bervariasai menurut tingkat kepentingan tiap-tiap orang, menurut garna, (1999:3) bahwa : dalam masyarakat modern (work) merupakan salah satu kekuatan pembatas dalam kehidupan manusia, karena kerja itu menajamkan identitas orang dan menempatkan dalam suatu sistem stratifikasi oleh pengaruhnya kepada kedudukan atau posisi sosial atau ekonomi serta mempengaruhi kehidupan fiskal dan emosional. pekerjaan seseorang menentukan berbagai posisi mengandung curahan waktu dan mempengaruhi kualitas kehidupan.

istilah kerja itu secara populer digunakan untuk menunjukkan sejumlah ikhtiar terhadap berbagai tujuan, dalam arti ekonomi, kerja itu menunjukkan kepada sejumlah aktifitas yang berorientasi untuk menghasilkan barang dan pelayanan bagi kebutuhan seseorang atau dibayar. menurut pandangan simamora (1995:36) bahwa : "… pada hakekatnya kerja adalah disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus mempunyai nilai terhadap lingkungan kerja atau perusahaan dan masyarakat luas."

definisi etos kerja sendiri jarang ditemukan, tetapi rujukan-rujukan kearah itu cukup banyak dan beragam, seperti kumorotomo (1992:330), mendefinisikan etos kerja bagai pegawai sebagai berikut : bagi seorang pegawai negeri atau pejabat pemerintah, etos kerja yang baik bukan saja akan menghasilkan sikap-sikap produktif seperti kerja keras, jujur, berperhitungan dan hemat, tetapi juga menciptakan mekanisme kendali diri (inner check) guna menghadapi berbagai persoalan dalam tugas kedinasan maupun mengatasi godaan dan iming-iming dari luar.

garna (1996:244) mendefinisikan etos kerja sebagai sebagai berikut : sejumlah nilai-nilai budaya yang diungkapkan oleh sikap atau tindakan seseorang atau kelompok orang, yang didalamnya terkandung nilai-nilai moral dan pandangan tentang kerja. etos kerja itu adalah sesuatu yang berada dibelakang derajat dari kualitas kerja seperti kerja keras, kerja tepat waktu, jujur dan ulet dalam bekerja, berorientasi kepada prestasi, kreatif dan berorientasi pada perubahan.

jadi secara sederhana etos kerja pegawai dapat dilihat dari kualitas kerja seperti : kerja keras, kerja tepat waktu, jujur, ulet, kreatif, berorientasi pada prestasi serta pada masa depan. etos kerja menjadi kekuatan spritual bagi segala macam pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan, kekuatan penggerak itu bersifat otonom dan menjadi semacam "idiologi birokrasi", segenap aparat akan bekerja sungguh-sungguh tanpa dorongan dari luar. pandangan kumorotomo tersebut sejalan dengan pendapat anoraga (1997:29), bahwa etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap bangsa atau ummat terhadap kerja. lebih lanjut dijelaskan bahwa : kalau pandangan dan sikap itu, melihat kerja sebagai suatu hal luhur untuk eksistensi manusia, maka etos kerja akan tinggi. sebaliknya kalau melihat kerja sebagai suatu hal yang tidak berarti untuk kehidupan manusia, apalagi kalau sama sekali tidak ada pandangan atau sikap terhadap kerja, maka etos kerja itu sendirinya rendah. oleh sebab itu untuk menimbulkan pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, diperlukan dorongan atau motivasi.

etos kerja juga erat kaitannya dengan budaya kerja, sebagaimana dikemukakan dalam lan-ri (1992:9) bahwa "program budaya kerja diciptakan sebagai salah satu upaya menuju kesana, kearah terciptanya etika kerja." etos kerja yang erat kaitannya dengan budaya kerja merupakan nuansa mental yang melahirkan sikap kerja yang baik, yang menurut paramita (dalam ndraha, 1999:189) merupakan "sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerja sama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. lebih lanjut ndraha (1999:188) mengemukakan bahwa :  budaya dan nilai kerja sebagai nilai utama, disebut budaya kerja, pendapat ini menunjukkan bahwa nilai kerja memiliki potensi untuk dilakukan atau dibudayakan kehidupan sehari-hari, yang sekaligus memberikan kejelasan tentang kaitannya yang sangat erat antara etos kerja dan budaya kerja.

sebelum meneliti tentang etos kerja pegawai, tampaknya perlu dijelaskan dahulu hubungan antara etos kerja dengan aktifitas pemerintah, yang menurut kumorotomo (1992:326) bahwa : etos kerja menyangkut pada sistem nilai-nilai yaitu apa yang pantas, suatu masyarakat, yang kaitannya dengan birokrasi  pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan bahwa pekerjaan administrasi itu tidak hanya menyangkut pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut proses berfikir dan pengambilan keputusan seseorang pada posisinya yang tertentu itu.

kondisi pelayanan publik, sebuah pengantar singkat

dalam menyiapkan bangsa indonesia memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas yang gemanya sudah mulai terasa sekarang ini, peran aparat pemerintah dalam hal ini pegawai negeri menjadi sangat penting dan strategis terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. pentingnya peran aparat pemerintah tersebut karena pelayanan merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga pada tingkat daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan.

dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga.

kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. dalam kaitannya itu rasyid (1997:11) mengemukakan bahwa : pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

selanjutnya osborn dan gaebler (1995:192) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya. tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus memberikan kepuasan kepada masyarakat. komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintahan yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat.

pemerintahan di masa kini orientasinya diharapkan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. hal ini berbeda dengan pemerintahan di masa sebelumnya, yang orientasinya diarahkan kepada aspek kekuasaan. hal ini berarti bahwa pemerintahan di masa kini harus memberi perhatian yang lebih besar pada upaya untuk meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat daripada menonjolkan diri sebagai kekuasaan semata.

perhatian terhadap eksistensi pelayanan, makin berkembang pula seiring dengan munculnya berbagai masalah pelayanan, mulai dari pembuatan akta, ktp, perijinan sampai pada pengadaan sarana, prasarana umum dan sosial.

dalam konteks indonesia sendiri masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. sebagaimana yang dikemukakan rasyid (1997:144) : hal ini terlihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai media cetak tentang perilaku birokrasi yang cenderung bersifat arogan dan tidak menunjukkan citra sebagai pelayanan masyarakat, karena yang nampak adalah sosok penguasa yang ingin dilayani bukan untuk melayani.

hal ini disebabkan birokrasi pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan (dwiyanto dkk, 1993:38), oleh karena itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor-kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional (rasyid, 1997:142). belum lagi nada sinisme yang melihat ciri birokrasi pemerintah yang selalu membuat sesuatu pekerjaan yang sesungguhnya sederhana menjadi rumit. (siagian, 1994:116).

keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang keberadaan pemerintah. apalagi jika dibandingkan dengan sistem pelayanan oleh pihak swasta, organisasi pelayanan pemerintah atau birokrasi pemerintah yang sering dikatakan  sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. sementara itu birokrasi swasta seringkali dianggap memiliki ciri-ciri yang sebaliknya. seperti cepat, efisien, inovatif dan berkualitas.

semua masalah tersebut menunjukkan fenomena ambivelensi birokrasi pemerintah indonesia yang telah membudaya selama kurun waktu yang sangat lama. arogansi kekuasaan masih menjadi bagian yang seperti sudah inheren dalam birokrasi pemerintahan, banyak pejabat pemerintah yang merasa seakan-akan jabatan yang dipegangnya adalah miliknya, dan mereka sepertinya "sudah kawin dengan kekuasaanya". akibatnya seringkali muncul berbagai aksi dan tuntutan  masyarakat termasuk gerakan reformasi yang dikobarkan oleh masyarakat saat ini.

Pendekatan-pendekatan Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok seperti disebutkan di bagian awal, menjadi bahan persaingan dari para ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli psikologi sosial, maupun ahli yang menganggap dinamika kelompok sebagai eksperimen. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap pendekatan-pendekatan yang ada dalam dinamika kelompok.

Pendekatan oleh Bales dan Homans
Pendekatan ini mendasarkan pada konsep adanya aksi, interaksi, dan situasi yang ada dalam kelompok. Homans menambahkan, dengan adanya interaksi dalam kelompok, maka kelompok yang bersangkutan merupakan sistem interdependensi, dengan sifat-sifat:
• Adanya stratifikasi kedudukan warga
• Adanya diferensiasi dalam hubungan dan pengaruh antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain
• Adanya perkembangan pada sistem intern kelompok yang diakibatkan adanya pengaruh faktor-faktor dari luar.

Pendekatan oleh Stogdill
Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan dalam bentuk organisasi formal. Stogdill menambahkan bahwa yang dimaksud kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir sebagai usaha untuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok terorganisir yang dimaksud disini adalah kelompok yang tiap-tiap anggotanya mendapat tanggungan dalam hubungannya dengan pembagian tugas untuk mencapai kerja sama dalam kelompok.

Pendekatan dari ahli Psycho Analysis (Sigmund Freud dan Scheidlinger)
Scheidlinger berpendapat bahwa aspek-aspek motif dan emosional memegang peranan penting dalam kehidupan kelompok. Kelompok akan terbentuk apabila didasarkan pada kesamaan motif antar anggota kelompok, demikian pula emosional yang sama akan menjadi tenaga pemersatu dala kelompok, sehingga kelompok tersebut semakin kokoh. Freud berpendapat bahwa di dalam setiap kelompok perlu adanya kesatuan kelompok, agar kelompok tersebut dapat berkembang dan bertahan lama. Kesatua kelompok akan terbentuk apabila tiap-tiap anggota kelompok melaksanakan identifikasi bersama antara anggota yang satu dengan yang lain.

Pendekatan dari Yennings dan Moreno
Yennings mengungkapkan konsepsinya tentang pilihan bebas, spontan, dan efektif dari anggota kelompok yang satu terhadap angota kelompok yang lain dalam rangka pembentukan ikatan kelompok. Moreno membedakan antara psikhe group dan sosio group sebagai berikut:
•         Psikhe group merupakan suatu kelompok yang terbentuk atas dasar suka/tidak suka, simpati, atau antipati antar anggota
•         Sosio group merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar tekanan dari pihak luar.
Yennings menambahkan bahwa pelaksanaan tugas akan lebih lancar apabila pembentukan Sosio group disesuaikan dengan Psikhe group, dengan memperhatikan faktor-faktor efisiensi kerja dan kepemimpinan dalam kelompok.