pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tahap penting / krusial dalam proses kebijakan publik. karena tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan di atas meja para pejabat. menurut geprge c. edward iii ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu:
faktor sumber daya (resources)
faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.
sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup ; staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas; perintah; anjuran atasan/pimpinan. disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.
dana untuk membiayai operasionalisais implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relefan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.
struktur birokrasi
meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. tetapi implementasi bisa jadi masih belum efektif, maka ketidakefektifan implementasi tersebut dapat disebabkan oleh ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.
faktor komunikasi
pada dasarnya komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting dalam implementasi kebijakan, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.
faktor disposisi (sikap)
disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Tampilkan postingan dengan label tentang kebijakan publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tentang kebijakan publik. Tampilkan semua postingan
teori hari ini, tentang implementasi kebijakan publik
dalam tulisan saya sebelumnya ; tentang kebijakan publik, saya jadi tahu dan paham tentang defnisi dari kebijakan publik. tulisan ini, adalah sambungan tulisan tersebut : teori hari ini, tentang kebijakan publik.... dan setelah saya belajar tentang definisi kebijakan publik, di file yang ini saya jadi belajar tentang implementasi kebijakan publik.
berikut isi file tersebut :
pada khakekatnya implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. daniel a. mazmanian dan paul a. sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :
“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”
solichin abdul wahab mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu :
“implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
sedangkan implementasi kebijakan menurut guru besar ilmu administrasi unpad, prof. h. tachjan dalam bukunya implementasi kebijakan publik menyimpulkan bahwa : “implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersfat konkrit atau mikro”
berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tindakan atau prilaku birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program / kebijakan dan menimbulkan kepatuhan dari target group, tetapi lebih dari itu, dimana berlanjut pada jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
dengan kata lain, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.
berikut isi file tersebut :
pada khakekatnya implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. daniel a. mazmanian dan paul a. sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :
“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”
solichin abdul wahab mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu :
“implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
sedangkan implementasi kebijakan menurut guru besar ilmu administrasi unpad, prof. h. tachjan dalam bukunya implementasi kebijakan publik menyimpulkan bahwa : “implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersfat konkrit atau mikro”
berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tindakan atau prilaku birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program / kebijakan dan menimbulkan kepatuhan dari target group, tetapi lebih dari itu, dimana berlanjut pada jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
dengan kata lain, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.
teori hari ini, tentang kebijakan publik
ketemu flashdisk lama yang saya kira sudah hilang entah kemana rimbanya… meski gelap karena listrik padam, saya paksakan untuk membuka notebook dan membongkar “isi” flashdisk yang baru ketemu itu… ternyata isi flash disk tersebut adalah file-file pekerjaan kantor dan bahan-bahan kuliah saya di tahun 2009.
larut dalam keasyikan membongkar isi flash disk, saya nemu file yang bisa djadikan bahan untuk postingan di blog. setelah membaca habis isi file tersebut, kemudian meng-edit, dan menuliskan ulang isi file itu… dan jadilah saya malam yang cukup gelap ini belajar kembali tentang kebijakan publik. berikut isi file tersebut :
istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik.
santoso (1998:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh thomas k. dye (1978) bahwa "public policy is whatever government chose to do or not. to do" (kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), tetapi apa yang diungkapkan oleh thomas day telah memberikan arti penting terhadap pengertian kebijakan publik. seperti halnya yang dituturkan afan gaffar (1991:7) “barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mancakup ‘apa’ yang dilakukan, ‘mengapa’ mereka melakukannya, dan ‘bagaimana’ akibatnya”.
pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh soebakti dalam samodro wibowo (1994:190) bahwa “kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara”.
kesimpulan dari pandangan tersebut adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan, kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. dengan asumsi bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka m. irfan islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :
larut dalam keasyikan membongkar isi flash disk, saya nemu file yang bisa djadikan bahan untuk postingan di blog. setelah membaca habis isi file tersebut, kemudian meng-edit, dan menuliskan ulang isi file itu… dan jadilah saya malam yang cukup gelap ini belajar kembali tentang kebijakan publik. berikut isi file tersebut :
istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik.
santoso (1998:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh thomas k. dye (1978) bahwa "public policy is whatever government chose to do or not. to do" (kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), tetapi apa yang diungkapkan oleh thomas day telah memberikan arti penting terhadap pengertian kebijakan publik. seperti halnya yang dituturkan afan gaffar (1991:7) “barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mancakup ‘apa’ yang dilakukan, ‘mengapa’ mereka melakukannya, dan ‘bagaimana’ akibatnya”.
pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh soebakti dalam samodro wibowo (1994:190) bahwa “kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara”.
kesimpulan dari pandangan tersebut adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan, kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. dengan asumsi bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka m. irfan islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :
- bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.