pendahuluan
dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor di dalam administrasi publik. dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik.
secara logis, isu ketika sangat vital didalam administrasi publik karena adanya keleluasaan atau dikresi yang diberikan kepada para eksekutif. john a. rohr (1989:60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku morality and administration in democratic government karya paul appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. selanjutnya, masalah moral atau etika jauh lebih memperihatinkan dan lebih fatal akibatnya daripada kekeliruan manusia yang dilakukan dalam pemerintahan.
etika dapat menjadi suatu faktor yang mensukseskan tetapi juga sebaliknya menjadi pemicu dalam menggagalkan tujuan kebijakan, struktur organisasi, serta manajemen publik. bila moralitas para penyusun kebijakan rendah, maka kualitas yang dihasilkanpun sangat rendah. kebobrokan moralitas atau etika dari mereka yang merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor serta mengevaluasi pelayanan publik akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. tingkat moralitas atau etika para pemberi pelayanan publik akan mempengaruhi pencapaian hasil.
batasan dan ruang lingkup
bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. filsuf besar aristoteles, kata bertens, telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang adat kebiasaan. bertens juga mengatakan bahwa di dalam kamus umum bahasa indonesia, karangan purwadiminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). dalam kamus besar bahasa indonesia (departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998), disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
bertend berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu etika (1) sebagai nilai-nilai moral dan nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”, (2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”, dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. the incyclopedia of philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) “way of life”, (2) “moral code” atau rules of conduct, dan (3) penelitian tentang unsur pertama dan kedua diatas (lihat denhard, 1988:28).
etika lebih menggambarkan tentang perbuatan itu sendiri, yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya dalam pergaulan dan berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. karena itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sunggguh-sungguh sikap batin.
nilai-nilai moral nampak dari enam nilai besar atau yang dikenal dengan “six great ideas” (lihat denhard, 1988) yaitu nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), keindahan (beauty), kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice). pemberian pelayanan publik, tutur kata, sikap, dan perilaku para pemberi pelayanan seringkali dijadikan obyek penilaian dimana nilai-nilai besar tersebut dijadikan ukurannya.
dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan “profesional standar” (kode etik), atau “righ of rules of coduct” (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik (lihat denhard, 1988). menurut the public administration dictionary (chandler dan plano, 1988: 17), etika didefinisikan sebagai filsafat yang berkenaan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku manusia, dalam kaitannya dengan benar atau salah suatu perbuatan, dan baik atau buruk motif dan tujuan dari perbuatan tersebut (lihat chandler dan plano, 1988: 17).
perubahan paradigma
etika atau moral menjadi salah satu dimensi terpenting dalam administrasi publik. aliran-aliran etika atau moral yang berkembang saat ini, seperti teleology, utilitarianisme, dan deontologi. mereka yang mengutamakan tujuan sebagai penilaian pokok etika, tentu akan berbeda dengan mereka yang kewajiban atau aturan yang harus ditaati.
dilihat dari sejarah administrasi publik, etika merupakan isu yang relatif muda. di dalam aliran klasik / birokrasi klasik, etika belum di sentuh oleh max weber, f.w. taylor, l. gullick, l. urwick, dan baru dapat secara jelas terlihat pada kehendak untuk memisahkan antara administrasi dan politik atau yang dikenal dengan “the politics-administration dichotomy”. bahkan, menurut chandler dan plano (1988:18), asalkan administrator publik mengerjakan pekerjaan mereka secara efisien dan ekonomis maka mereka telah dianggap sebagai pihak yang bermoral.
paul appleby melihat bahwa administrasi dan politik adalah bagian dari parsel yang sama. moralitas merupakan bagian dari dunia birokrasi. dan kini, aspek etika menjadi sorotan utama bagi para administrator karena mereka harus membuat keputusan yang tidak saja mempertimbangkan nilai efesiensi, ekonomis dan prinsip-prinsip administrasi, tetapi juga aspek moralitas. masalah etika ini kemudian lebih dituntut untuk diperhatikan karena terjadi kompetisi antara kepentingan publik dan kepentingan lain (competing enterests).
menurut chandler dan plano (1998) dalam etika terdapat empat aliran utama yaitu emperical theory, rational theory, dan relevation theory. rational theory melihat bawa baik dan buruk sangat tergantung dari reasoning atau alasan dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman. dalam konteks ini, setiap situasi dilihat sebagai suatu yang unik dan membutuhkan penerapan yang unik dari logika manusia dan memberikan kesimpulan yang unik pula tentang baik atau buruk. intutitive theory berargumen bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika, tetapi dari manusia secara alamiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan yang buruk. teori ini menggunakan hukum moral alamiah atau “natural moral law”. relevation theory berpendapat bahwa yang benar atau salah berasal dari kekuasaan diatas manusia yaitu berasal dari tuhan sendiri.
disamping empat aliran utama diatas, yang sering dipertentangkan dalam administrasi publik karena pengaruhnya kepada administrator adalah pendekatan teleologis atau utilitarianisme, deontologist, dan virtue ethics. pendekatan pertama dan kedua seringkali bertentangan satu sama lain, bahkan dalam beberapa kasus membingungkan publik. pendekatan teleologis dan utilitarianisme merupakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan di fukoskan kepada akibatnya (lihat heichelbech, 2003: 1189-1191).
menurut aristoteles, tujuan atau maksudlah yang menentukan apakah sesuatu itu hebat dan bemamfaat. denga kata lain, etis tidaknya sesuatu di tentukan oleh maksud dan tujuannya. sayangnya pernyataan tersebut di tentang oleh ”scientific revolution” yang berpendapat bahwa bukan tujuan atau maksud yang menetukan sesuatu itu hebat atau berharga, tetapi lebih ditentukan oleh prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan.
jeremy bentham dalam tulisannya yang berjudul the principle of morals and legislation, berpendapat bahwa prinsip etis tidaknya sesuatu kegiatan tergantung kepada kecenderungan menghasilkan kebahagiaan, atau mengurangi kebahagiaan. dengan kata lain, etika benar-benar perduli terhadap kebahagiaan para individu bukan yang lain. dalam kacamata mill, suatu kegiatan itu etis bila menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih luas lagi cakupannya.
apa yang dikatakan dalam utilitarianisme dikritik karena dalam kenyataan tidak mudah menghitung utilitas atau kegunaan secara tepat. demikian pula tidak dipersoalkan kebahagiaan siapa, apakah yang ingin dibahagiakan itu adalah yang secara legitimate berhak mendapatkannya. kepentingan yang dilayani harus benar-benar kepentingan dari orang-orang yang membutuhkannya secara sah. kritik yang lain datang dari kelompok utilitarian kontemporer atau dikenal dengan nama cosequentialist, dimana mereka mempertanyakan mengapa harus kebahagiaan yang dijadikan ukuran, apakah tidak sebaiknya mempertimbangkan juga kepentingan lain seperti hak-hak dasar atau hak asasi manusia.
deontologi merupakan salah satu cabang etika yang menekankan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. tokoh utamanya adalah immanuel kant dan john rawls (lihat heichelbech,2003:339-340). deontologi berbeda dengan utilitarianisme dalam hal tidak memperhatikan atau memperdulikan kosekuensi atau akibat dari suatu perbuatan sebagai pertimbangan moral, tetapi lebih menekankan compliace dan enformance (ketaatan dan kesesuaian) terhadap suatu kewajiban, tanggung jawab, aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.
substansi dari moral dan etika ini tidak dapat dipahami dengan memprediksi hasil atau akibat, atau kesesuaian dengan kewajiban, tetapi dipahami dari “internal imperative to do right”. disini, yang di tekankan adalah keharusan untuk berbuat baik, tidak karena dorongan mendapatkan hasil atau keharusan mengikuti kewajiban atau prinsip yang telah ditentukan. kektiga aliran tersebut, menurut bowman, membentuk segitiga etika (ethical triangle), dimana aliran deontologi memusatkan perhatian pada kewajiban dan prinsip yang harus diikuti (it is imperative that actions categorically follow principles irrespective of result), aliran utilitarian pada akibat atau konsekuensi (action should produce the greatest good for the greatest number), sementara aliran virtue pada integritas (goodness is the result of internal imperative to do right, not sanction from moral rules of rewards from expected consequences).
model i-the 1940’s, dalam model ini dikatakan bahwa agar menjadi etis, di perlukan seorang administrator yang senantiasa menguji dan mempertanyakan standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan dari pada hanya sekedar menerima atau tergantung pada kebiasaan dan tradisi yang ada (denhardt, 1988:6).
model ii- the 1950’s, yang berintikan bahwa agar dianggap etis maka seorang administrator hendaknya menguji dan mempertanyakan standar atau asummsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.
model iii-the 1960’s, agar menjadi etis seorang administrator sebaiknya menguji dan mempertanyakan standar, atau asumsi yang melandasi pembuatan suatu keputusan. standar-standar tersebut harus merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan tidak semata tergantung pada kebiasaan dan tradisi. standar etika bisa berubah ketika kita mencapai suatu pemahaman yang lebih baik terhadap standar-standar moral yang absolut.
david k. hart, menilai bahwa administrasi publik saat ini sudah bersifat ‘impartial” dan sudah waktunya merubah paradigma lama dengan paradigma yang baru untuk memperbaiki keperayaan publik yang pada waktu itu sudah pudar. nilai keadilan yang disarankan disini sebenarnya hanyalah merupakan sebagian dari “core values” yang telah disebutkan diatas, sehingga pengalaman di tahun 1970-an tersebut lebih menggambarkan penyempurnaan content atau dari isi etika itu sendiri, sebagai pelengkap dari tinjauan tentang “process” dan “context” yang telah diungkapkan dalam model-model sebelumnya.
model iv-the 1970’s, agar menjadi etis seorang administrator harus benar-benar memberi perhatian pada proses menguji dan mempertanyakan standar, atau asumsi yang melandasi pembuatan keputusan administrative. standar-standar ini mungkin berubah dari waktu ke waktu dan administrator harus mampu merespon tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan baru dengan memperbaharui standar-satndar tersebut.
model v- after rohr, agar menjadi etis maka seorang administrator harus secaca independen masuk dalam proses menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan. isi dari standar tersebut mungkin berubah dari waktu ke waktu ketika nilai-nilai social dipahami secara lebih baik atau ketika masalah-masalah sosial baru diungkapkan.
model vi- after cooper, agar dapat dikatakan etis apabila seorang administrator harus mampu mengatur independent proses menguji dan mempertanyakan standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, paling tidak keputusan yang secara sah dibuat pada tingkatan organisasi itu.
tiga hal pokok yang menarik perhatian dalm paradigma itu yaitu (1) proses menguji dan mempertanyakan standard etika dan asumsi, secara independent; (2) isi standard etika yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan perubahan standard tersebut baik sebagai akibat dari penyempurnaan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, maupun sebagai akibat dari munculnya masalah-masalah baru dari waktu ke waktu; dan (3) konteks organisasi dan peranan yang dimainkan mereka, yang dapat mempengaruhi otonomi mereka dalam beretika.
apliksi etika dan moral
ketiadaan kode etik telah memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan prilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada.
nilai-nilai yang dijadikan kode etik bagi administrator publik di amerika serikat adalah menjaga integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, beri perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan lain, bekerja profesional, pengambangan profesionalisme, komunikasi terbuka, kreatifitas, dedikasi, kasih sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, beri perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap sistem “merit” dan program “affirmative action”.
beberapa isu penting
menurut dennis thompson (shafritz dan hyde,1997), di dalam administrasi publik terdapat isu etika yang kontroversil dan dilematis, yaitu etika netralitas dan etika struktur. etika netralitas menuntut seorang administrator untuk netral, artinya menerapkan prinsip etika sesuai kebijakan organisasi atau sebagaimana diputuskan oleh organisasi, dan tidak boleh menerapkan prinsip yang dianutnya. sementara itu, etika struktur menyatakan bahwa organisasilah yang bertanggungjawab atas semua keputusan dan kebijakan yang dibuat, dan bukan individu aparat.
sementara itu ada kelompok yang kurang yakin teradap keabsolotan norma-norma tersebut mereka digolongkan sebagai kaum relativis. kaum teleologis berpendapat bahwa tidak ada suatu prinsip moralitas yang bisa dinggap universal, kalau belum diuji atau dikaitkan dengan konsekuensinya.
konflik paragmatis yang sering terjadi antara kaum relativis dengan absolutis merupakan hal yang biasa sekali terjadi di dalam kebiasaan hidup dan sudah menjadi tradisi akademis di negara-negara maju. konflik seperti ini sangat berguna untuk merangsang dan meningkatkan sensitivitas beretika bagi masyarakat meskipun tidak selamanya berakhir dengan kepuasan kepada kedua pihak yang bertentangan. kenflik seperti ini, sadar atau tidak, ternyata telah meningkatkan kedewasaan dalam beretika.
Tampilkan postingan dengan label administrasi publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label administrasi publik. Tampilkan semua postingan
resume menuju etika birokratis
dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, administrasi publik lambat dalam mengakui praktek-praktek etikanya sendiri. terdapat pertimbangan-pertimbangan untuk kelambatan ini dan sedikit berhubungan dengan sebuah penentuan diantara administrasi publik untuk memperkenankan dan memaafkan praktek-praktek yang tidak etis dalam bidangnya dan lebih banyak berhubungan dengan asumsi umum yang dipegang oleh masyarakat (termasuk administrator-administrator publik) mengenai apakah peranan yang tepat dari administrasi publik dan pemerintah.
moralitas membutuhkan pilihan etika dan pilihan etika bukan merupakan sebuah fungsi dari fungsionaris. seperti dinyatakan oleh seorang pakar yang memiliki pengalaman di perancis dan jerman, birokrat-birokrat “taat dan bahkan memberikan respon terhadap kekuatan pemimpin politik”.
kemunculan etika sektor publik
perspektif ini mulai berubah di amerika serikat pada awal abad 20m dan ini merupakan perubahan pertama pada level bawah, ketika international city/county management pada saat ini menggunakan kode etika sektor publik untuk pertama kalinya pada tahun 1924. kode etika ini menunjukkan nilai-nilai anti korupsi dan anti politik dari gerakan reformasi pemerintah kota dan bukan merupakan sebuah pernyataan etika profesional dalam tradisi yang ditentukan oleh bidang-bidang pendidikan, tehnik, hukum, dan kedokteran. namun hal ini merupakan testimoni pertama untuk kepentingan etika pemerintah.
saat ini, meskipun beberapa kode etika sektor publik mungkin gagal memperoleh kesempurnaan yang luas, namun kode etika, dewan etika, dan pelatihan etika sekarang hidup dalam pemerintah. national association of school of public affairs and administration mewajibkan pendidikan etika apabila sebuah universitas ingin mengakreditasikan program administrasi publiknya, dan semua buku administrasi publik mencakup pembahasan etika. semua asosiasi profesi utama dari administrator publik secara aktif memberikan lokakarya dan format-format lainnya sehingga para pemimpin publik bisa menentukan pelaksanaan etikannya.
administrasi publik dan pentingnya etika
tanpa menyangsikannya, para administrator publik menjalankan etika pemerintah dengan serius. ringkasnya, para administrator publik nampak meyakini bahwa etika-etika dalam pemerintahan adalah sangat penting. dibandingkan dengan lembaga bisnis, lembaga pemerintahan nampaknya menjadi lembaga yang lebih etis, dan administrator publik adalah lebih penting dari perubahan-perubahan etis dalam pemerintah dibandingkan dengan pembayar pajak. perspektif ini bagi para administrator publik adalah mendukung pertanda-pertanda etis.
para administrator publik dan persepsi mengenai tingkah laku yang tidak etis
untuk memecahkan temuan-temuan ini, barangkali tidak mengejutkan bahwa para administrator publik adalah kurang toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran etis yang dirasakan. hampir setengah administrator publik melaporkan bahwa “para pengawas berada di bawah tekanan untuk mengkompromikan standar-standar personal” dan sebenarnya semua administrator publik sependapat bahwa mereka “menghadapi dilema-dilema etika dalam bekerja”,
persepsi-persepsi mengenai tingkah laku yang tidak etis ini terjerat dalam rekanan-tekanan berkelanjutan antara eksekutif-eksekutif karir dan non karir. persepsi-persepsi administrator publik mengenai tingkah laku yang tidak etis mungkin juga menunjukkan depresinya yang mendalam terhadap korupsi publik.
apapun statusnya—karir dan non karir—junior atau senior—berpengalaman atau tidak berpengalaman—para administrator publik semakin berkeinginan untuk bertindak berdasarkan persepsi-persepsi perilaku yang tidak etis.
apakah etika berarti? etika dan organisasi yang efektif
apakah etika berarti? apakah organisasi-organisasi publik dan swasta lebih efektif karena mereka memiliki etika?. data dari sektor swasta nampak mendukung dugaan bahwa etika adalah bisnis yang baik.
data dari sektor publik menunjang kesimpulan bahwa praktek perilaku yang etis membuat organisasi lebih fektif. ringkasnya, etika adalah bisnis yang lebih baik dan pemerintah yang baik.
arus-arus yang terdalam: birokrasi dan kepentingan publik
walaupun adalah menyenangkan untuk mengetahui bahwa para administrator publik menjalankan etika dan prakteknya secara serius, dan bahwa pemerintah yang beretika mungkin sama dengan pemerintah yang lebih efektif, namun kita belum harus menempatkan arus-arus etika yang lebih mendalam yang unik untuk pemerintah. arus-arus tersebut menunjukkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan publik. apakah yang menjadi kepentingan publik, dan bagaimanakah seharusnya membuat keputusan-keputusan yang berada dalam kepentingan publik? “sedikit literatur mengenai administrasi publik yang menunjukan tentang sifat kepentingan publik”.
akuntabilitas birokratis
inti pekerjaan dalam akuntabilitas birokratis berhubungan dengan birokrat-birokrat yang membuat keputusan yang berada atau tidak berada dalam kepentingan publik dan hal ini berguna. sayangnya, dasar pikiran akuntabilitas birokratis menyatakan bahwa para administrator publik dalam sebuah demokrasi dibatasi dengan aman oleh campuran batasan-batasan (batasan-batasan yang bergantung pada penulis) dari pembuatan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang anti demokratis, tidak adil, atau tidak etis; oleh karena itu, bukan untuk ragu-ragu. secara implisit, saluran logis ini menyatakan bahwa penggunaan kerangka kerja etis yang eksplisit untuk membuat keputusan-keputusan birokratis adalah membuang-buang waktu.
pemeriksaan-pemeriksaan internal untuk memastikan akuntabilitas. misalnya, beberapa pakar berpendapat bahwa keberatan-keberatan normal dan komitmen-komitmen profesi bahwa administrator-administrator publik dikumpulkan sedikit demi sedikit dari pegawai sosial menjadi pegawai publik, bersama dengan “perwakilan elit” dari birokrasi-birokrasinya, bertindak sebagai batasan-batasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan anti demokrasi. variasi-variasi yang lebih terkini mengenai filosofi ini adalah para birokrat dapat menjadi pelindung-pelindung dari pelindung-pelindung yang menyatakan bahwa “landasan moral” para administrator terhadap kehormatan, kebajikan, dan keadilan melindungi publik.
pemeriksaan-pemeriksaan eksternal untuk memastikan akuntabilitas. namun, sebagian besar ahli administrasi publik menyatakan bahwa banyak terdapat pemeriksaan-pemeriksaan eksternal dan pemeriksaan-pemeriksaan ini memastikan pemenuhan eksekutif dengan kepentingan publik. pemeriksaan-pemeriksaan eksternal meliputi: pengawasan legislatif: partisipasi warga negara pengawasan legislatif dalam pembuatan keputusan birokratis, mengenalkan pemerintah sebuah ombusmen,
gabungan jaminan-jaminan. selanjutnya, gabungan-gabungan dari dua perspektif—yaitu, kontrol internal dan eksternal—muncul. misalnya, seorang penulis menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi, kebijaksanaan (kontrol internal), dan “akuntabilitas rezim” (kontrol eksternal) menunjukkan administrasi yang efektif dalam kepentingan publik. penulis lainnya mengidentifikasi empat kontrol yang menjalankan hal yang sama: atribut-atribut individual (kontrol internal), struktur organisasi, budaya organisasi publik, dan harapan-harapan masyarakat (semua kontrol eksternal). beberapa penulis lainnya juga menyebutkan empat “kepentingan”: pribadi (internal), publik, pemilih, dan birokratis (semuanya eksternal).
jaminan-jaminan internal dan eksternal: apakah yang digunakan oleh administrator-administrator publik? tidak banyak ada penelitian mengenai pertanyaan ini dan penelitian yang ada merupakan penelitian campuran. beberapa peneliti menemukan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan internal adalah lebih penting.
poin yang hilang. tanpa memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh para filsuf administratif publik dan apa yang dipraktekkan oleh para administrator publik, argumen-argumen tentang akuntabilitas birokratik menghilangkan satu poin. poinnya adalah para administrator publik, tak sama dengan badan pembuat undang-undang dan hakim, tidak memiliki kerangka praktis yang sistematis dari nilai-nilai yang mereka dapat gunakan untuk memandunya dalam membuat keputusan publik. literatur mengenai akuntabilitas publik, walaupun bermanfaat, namun tidak dapat memberikan panduan; hal ini hanya menyatakan mekanisme-mekanisme yang mungkin menghalangi, mencegah, mengkoreksi, atau menghukum para administrator publik untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak berada dalam kepentingan publik.
humanisme organisasi
tidak seperti literatur mengenai akuntabilitas birokratis, para ahli humanis organisasi tidak melewati isu mengenai nilai-nilai; mereka menyatakan apakah para administrator publik harus bergantung apabila ia akan membuat keputusan yang benar-benar menjadi kepentingan publik. nilai ini adalah: selalu memperlakukan seseorang secara manusiawi.
nilai birokratis akhir. argumen untuk melakukan hal ini adalah sangat praktis dan untuk beberapa tingkatkan bersifat empiris. pada intinya, argumen ini menyatakan bahwa: memperlakukan anggota-anggota organisasi secara manusiawi akan menimbulkan efisiensi organisasi yang lebih besar; memperlakukan anggota-anggota organisasi secara manusiawi akan meningkatkan perubahan organisasi; dan memperlakukan anggota organisasi dan klien organisasi dalam cara yang manusiawi adalah tujuan yang diinginkan. martabat orang merupakan “nilai akhir”.
menerapkan humanisme organisasi: non-starter? untuk sebuah contoh, pertimbangkanlah dilema klasik dalam bidang manajemen sumberdaya manusia publik: menggaji anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang lemah secara sosial. terdapat dua posisi berdasarkan nilai. nilai pertama adalah pemerintah seharusnya membuat usaha-usaha khusus, termasuk penurunan standar-standar masuk, untuk menggaji anggota-anggota dari segmen-segmen masyarakat amerika yang telah menanggung berbagai bentuk diskriminasi ras, agama, ketidakmampuan, etnis, atau seksual. pertimbangannya adalah bahwa karena penyimpangan budaya dalam pengujian, kurangnya kesempatan pendidikan, dan prasangka sosial umum, pemerintah berhutang kepada orang-orang yang telah mengalami ketidakadilan. apabila hal ini seharusnya memerlukan beberapa penyimpangan regulasi-regulasi layanan sipil (seperti yang dilakukan bagi kaum veteran), maka hal tersebut dilakukan. namun, penyimpangan aturan ini hanya akan menyeimbangkan ekuitas-ekuitas sosial bagi para pelamar yang tidak harus mengalami kefanatikan di masa lalu, dan hal ini hanya seharusnya terjadi karena pemerintah adalah lembaga tunggal yang paling bertanggungjawab atas menjamin persamaan kesempatan dalam masyarakat.
posisi lainnya adalah bahwa tidak ada penurunan standar-standar yang seharusnya dipertimbangkan, tanpa memperhatikan kesengsaraan masa lalu para pelamar. logika untuk sudut pandang ini adalah pemerintah berhutang kepada semua orang yang diatur. untuk memperkerjakan para pelamar yang tidak memiliki skor atau pengujian seperti para pelamar lainnya, atau tidak memiliki pendidikan yang dapat dibandingkan, atau para pelamar yang sedikit memiliki kualifikasi, ketidaktergantungan pemikiran yang berubah dalam latar belakangnya adalah untuk melakukan perbuatan yang merugikan rakyat. ekonomi, efisiensi, efektifitas, dan responsif pemerintah akan memperburuk dan merugikan kita semua, kecuali hanya pelamar-pelamar terbaik yang diperkerjakan.
adalah nampak jelas dari contoh ini bahwa humanisme organisasi tidak memberikan banyak pedoman bagi administrator publik dalam merumuskan sebuah keputusan dalam meningkatkan kepentingan publik. humanisme organisasi menyatakan bahwa memperlakukan orang-orang secara manusia seharusnya menjadi tujuan akhir dalam pembuatan keputusan birokratis, namun opini manakah yang seharusnya dipilih oleh administrator publik dalam kasus yang disebutkan ini? apakah manusia dilayani dengan baik dengan tidak memperkerjakan anggota kelompok lemah yang sama, sehingga tidak pernah mengijinkannya untuk mencoba merealisasikan potensinya yang penuh ataupun membantu penyebab masalah? dalam berbagai kegiatan, humanisme organisasi akan nampak kekurangan kerangka yang aktif dari poin-poin pilihan bagi administrator publik dalam membuat sebuah pilihan etis yang ada dalam kepentingan publik.
keadilan sebagai kejujuran: sebuah pandangan mengenai kepentingan publik
apa yang dibutuhkan bagi administrator publik adalah sebuah artikulasi yang sederhana dan operasional mengenai kepentingan publik yang memperkenankannya untuk membuat sebuah keputusan dalam kepentingan publik berdasarkan pemikiran rasional. konsep semacam ini mungkin ada dalam bentuk sebuah teori keadilan yang ditawarkan oleh filsuf john rawl.
ringkasnya, sebagaimana diamati oleh rawl, prinsip-prinsip ini intinya adalah pernyataan yang tepat mengenai konsep kejujuran anglo-saxon tradisional. dalam kontek pengelolaan organisasi, kejujuran terdiri dari kepecayaan, konsistensi, kebenaran, integritas, harapan-harapan yang dinyatakan dengan jelas, perlakuan yang sama, perasaan kepemilikan dan pengaruh dalam pembuatan keputusan organisasi dan respek bersama.
campur aduk secara moral
salah satu filsafat ahli intuisi dinyatakan oleh aristotle, brian barry, nicholas rescher, dan w.d. ross. intuisionisme menjelaskan pluralitas prinsip-prinsip pertama, yang mungkin bertentangan ketika diterapkan untuk situasi-situasi tertentu, namun tidak memberikan metode yang tepat untuk memilih prinsip yang seharusnya memberikan preseden dalam kasus-kasus konflik. dilema-dilema semacam ini diatasi dengan intuisi, dengan apa yang dilihat nampak benar. ahli filsafat intuisi tidak membantu administrator publik untuk membuat keputusan yang rasional dalam hal teori eksplisit mengenai kepentingan publik, selain memberikannya beberapa hiburan dalam menjustifikasi praktek-praktek saat ini.
meningkatkan orang-orang yang sempurna
aliran filosofis utama kedua yang menempatkan kepentingan publik adalah perfectionisme. prinsip pertama dan tunggal dari perfectionisme adalah meningkatkan pencapaian keunggulan dalam bidang seni, sains, dan budaya melalui lembaga-lembaga masyarakat.
dalam bentuk absolutnya, tidak terdapat masalah keambiguan: administrator publik seharusnya selalu berjuang untuk mendukung intelektual golongan atas dari masyarakatnya; beberapa kemalangan bagi masyarakat yang kurang beruntung menyatakan bahwa pertambahan dari alokasi sumberdaya yang penting dan yang dihasilkan dari pengimplementasian prinsip ahli perfeksionis dijustifikasi secara moral melalui keuntungan-keuntungan yang dipengaruhi oleh anggota-anggota terbaik yang dimiliki masyarakat. perfeksionisme adalah lawan dari dugaan egilitarian yang ada dalam masyarakat demokratis, dan untuk pertimbangan tersebut kita tidak akan diam dalam kerangka pembuatan keputusan etika yang tepat bagi para administrator publik.
paling menguntungkan bagi sebagian besar orang
kerangka etika ketiga untuk penentuan kepentingan publik adalah utilitarianisme, sebagaimana disajikan oleh jeremy benthum, adam smith, david hume, dan john stuart mill. dari filsafat-filsafat yang telah memiliki banyak pengaruh bagi para administrator publik dalam hal ketepatan sosial dan intelektual, utilitarianisme berada di tempat pertama dalam teori, apabila tidak berada dalam praktek sesungguhnya.
pertimbangan mengenai utilitarianisme adalah demokratis dalam nilai-nilai dan sistematis dalam pemikiran. hal ini menyatakan bahwa kebijakan publik yang akan berada dalam kepentingan publik meningkatkan keseimbangan kepuasan sosual yang dihitung pada semua individu yang termasuk masyarakat.
namun, teori etika keadilan seperti kejujuran tidak akan menyatakan bahwa kebijakan publik semacam ini tidak berada dalam kepentingan publik karena hal ini mengurangi kesejahteraan orang-orang yang lemah dalam masyarakat, walaupun hal ini ditujukan untuk keuntungan keseluruhan masyarakat. dengan beberapa perubahan, kebijakan hipotetis kami dapat dibuat berdasarkan prinsip rawls; misalnya, dengan tidak memungut pajak terhadap orang-orang miskin, namun tetap membiarkan mereka menjadi bagian dalam keseluruhan keuntungan yang sehat yang berasal dari kebijakan.
sebagaimana yang dicatat sebelumnya, meskipun utilitarianisme dipraktekkan lebih banyak melalui kesempatan yang ada dibandingkan dengan pilihan diantara birokrat-birokrat amerika, terkadang agen-agen akan memilih utilitarianisme sebagai definisi operasional dari kepentingan publik. sebuah contohnya diberikan oleh u.s. army corps of engineers, yang telah menggunakan analisis keuntungan-biaya sebagai metodenya dalam memutuskan proyek engineering manakah yang berada dalam kepentingan terbaik dari bangsa. namun asumsi-asumsi yang mendasari korps ini menggunakan analisis keuntungan-biaya ditetapkan dalam sebuah filsafat utilitarian dan dapat memberikan konsekuensi-konsekuensi utilitarian.
dengan menerapkan teori keadilan sebagai kejujuran
intuisionisme, perfectionisme, dan utilitariansime dijelaskan berdasarkan perbandingan kegunaan keadilan sebagai kejujuran sebagai sebuah kerangka etika bagi para administrator publik dalam membuat keputusan-keputusan yang berada dalam kepentingan publik. namun bagaimana nantinya keadilan sebagai kejujuran membantu administrator publik dalam memutuskan dilema awal kita, bahwa memperkerjakan para pelamar yang kurang memiliki kualifikasi dari kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat? berdasarkan penghindaran logikanya, pemanggilan para pelamar didasarkan atas:
catatan bahwa, dalam menerapkan prinsip rawls untuk tindakan afirmatif, kita menggunakan istilah “kelompok” dan “semua” bukannya “individual” dan “orang” dan kita dapat menyatakan bahwa hal ini merupakan kekurangan fatal dalam argumen kita. namun, individu-individu, bukan kelompok-kelompok seharusnya menyampaikan diberikan keuntungan dari tindakan afirmatif. contoh umum yang diberikan dalam membuat poin ini adalah tindakan afirmatif seharusnya tidak digunakan untuk meningkatkan kepentingan dari perempuan negro terdidik yang menjadi milioner yang memanfaatkan pria kulit putih yang kurang beruntung dari appalachian mountains. karena tindakan afirmatif digunakan untuk kelompok-kelompok, bukan untuk individu-individu, maka hal ini dapat menghasilkan ketidakasilan bagi orang-orang yang kurang beruntung yang tidak menjadi bagian dari kelompok yang relevan; oleh karena itu, tindakan afirmatif terjadi terhadap tradisi persamaan kesempatan orang amerika dan merugikan bagi masyarakat.
jadi, ide bahwa kelompok-kelompok dan individu-individu dapat ditujukan untuk orang-orang yang kurang beruntung yang didistribusikan oleh pemerintah adalah bukan sebuah dugaan yang unik melalui berbagai cara untuk tindakan afirmatif, dan menggunakan istilah-istilah kulit hitam, coklat, perempuan, cacat, dan senior membuat kita memiliki kekurangan, tidak hanya dalam hal mengidentifikasi kelompok, namun juga dalam menjelaskan orang-orang yang lemah. kondidi-kondisi kehidupan ini seringkali dihubungkan dengan kelemahan individual dan statistik-statistik nasional dalam bidang pendidikan dan pendapatan mengindikasikan bahwa lebih banyak orang kulit hitam dan coklat yang lebih kurang beruntung dibandingkan orang-ornag kulit putih, lebih banyak perempuan dibandingkan pria, dan lebih banyak orang-orang cacat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak cacat.
baik adalah tidak sempurna dan sempurna adalah tidak memungkinkan
dilema awal kita tetap ada (apabila dalam bentuk yang berkurang) dan tetap memungkinkan bahwa walaupun tindakan afirmatif bisa membantu banyak orang yang kurang beruntung, individu-individu yang beruntung dalam kelompok-kelompok yang kurang beruntung dapat diberikan keuntungan bagi individu-individu yang kurang beruntung; seharusnya hal ini terjadi, pertimbangannya adalah ketidakadilan.
kita harus sependapat bahwa hal ini akan terjadi. namun, perhatian yang lebih penting adalah bahwa pengobatan terhadap suatu penyakit jarang terjadi. anggapan bahwa beberapa orang tidak pantas mendapatkan keuntungan mungkin diuntungkan dari tindakan afirmatif, dimana kita seharusnya menghilangkan tindakan afirmatif, yaitu sebuah pernyataan klasik mengenai dasar pemikiran kuno.
kegunaan yang unik dari keadilan sebagai kejujuran
keadilan sebagai kejujuran memberikan cara yang baik bagi administrator publik untuk menentukan kepentingan publik. demikian untuk utilitarianisme dan perfeksionisme, namun kita menolak kerangka-kerangka tersebut dalam buku ini; karena hal ini secara logis memperkenankan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat, dan selanjutnya tidak adil dan bukan dalam kepentingan publik dalam semua contoh, dan karena nilai-nilai anti demokratis tidak sesuai dengan nilai-nilai dominan dari masyarakat amerika. pilihan dalam buku ini mengenai keadilan sebagai kejujuran sebagai logika moral untuk administrator publik adalah sebuah pilihan nilai oleh penulis dan seharusnya diakui.
birokrasi yang besar, keputusan-keputusan yang besar
kita tidak menceritakan kehidupan moses untuk mengilustrasikan kekayaan pilihan etika dalam sektor publik (meskipun, kita seharusnya mencatat dalam pola kebaikannya yang konsisten, kelas-kelas menengah dan atas terhadap kelas bawah dalam melangsungkan proyek-proyeknya yang sangat banyak, moses memutuskan tidak berperan sebagai sebuah contoh keadilan sebagai kejujuran). agaknya, kita menceritakan kisah ini karena kisah ini tidak hanya menyederhanakan drama dan keinginan administrasi publik, namun ada sebagai bukti yang tidak ambivalen bahwa para administrator publik membuat keputusan-keputusan yang besar mengenai isu-isu yang besar yang memiliki konsekuensi-konsekuensi besar pula. sebenarnya, beberapa administrator publik membuat keputusan sejauh keputusan yang dibuat oleh moses, namun mereka membuat keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga penduduk.
administrasi publik adalah sebuah profesi yang menawarkan banyak kesempatan untuk membuat keputusan bermoral atau ridak bermoral, untuk membuat keputusan etis dan tidak etis, untuk melakukan hal-hal yang baik dan buruk kepada orang-orang. kami menanyakan bahwa apabila anda memasuki suatu bidang, anda ingatkan diri anda sendiri ketika membuat pilihan-pilihan anda seharusnya menanyakan diri anda sendiri bagaimana orang-orang akan dibantu atau disakiti oleh keputusan-keputusan anda. beberapa pertanyaan adalah lebih penting dalam berbagai konteks, namun dalam konteks kehidupan publik, tidak ada yang lebih penting.
moralitas membutuhkan pilihan etika dan pilihan etika bukan merupakan sebuah fungsi dari fungsionaris. seperti dinyatakan oleh seorang pakar yang memiliki pengalaman di perancis dan jerman, birokrat-birokrat “taat dan bahkan memberikan respon terhadap kekuatan pemimpin politik”.
kemunculan etika sektor publik
perspektif ini mulai berubah di amerika serikat pada awal abad 20m dan ini merupakan perubahan pertama pada level bawah, ketika international city/county management pada saat ini menggunakan kode etika sektor publik untuk pertama kalinya pada tahun 1924. kode etika ini menunjukkan nilai-nilai anti korupsi dan anti politik dari gerakan reformasi pemerintah kota dan bukan merupakan sebuah pernyataan etika profesional dalam tradisi yang ditentukan oleh bidang-bidang pendidikan, tehnik, hukum, dan kedokteran. namun hal ini merupakan testimoni pertama untuk kepentingan etika pemerintah.
saat ini, meskipun beberapa kode etika sektor publik mungkin gagal memperoleh kesempurnaan yang luas, namun kode etika, dewan etika, dan pelatihan etika sekarang hidup dalam pemerintah. national association of school of public affairs and administration mewajibkan pendidikan etika apabila sebuah universitas ingin mengakreditasikan program administrasi publiknya, dan semua buku administrasi publik mencakup pembahasan etika. semua asosiasi profesi utama dari administrator publik secara aktif memberikan lokakarya dan format-format lainnya sehingga para pemimpin publik bisa menentukan pelaksanaan etikannya.
administrasi publik dan pentingnya etika
tanpa menyangsikannya, para administrator publik menjalankan etika pemerintah dengan serius. ringkasnya, para administrator publik nampak meyakini bahwa etika-etika dalam pemerintahan adalah sangat penting. dibandingkan dengan lembaga bisnis, lembaga pemerintahan nampaknya menjadi lembaga yang lebih etis, dan administrator publik adalah lebih penting dari perubahan-perubahan etis dalam pemerintah dibandingkan dengan pembayar pajak. perspektif ini bagi para administrator publik adalah mendukung pertanda-pertanda etis.
para administrator publik dan persepsi mengenai tingkah laku yang tidak etis
untuk memecahkan temuan-temuan ini, barangkali tidak mengejutkan bahwa para administrator publik adalah kurang toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran etis yang dirasakan. hampir setengah administrator publik melaporkan bahwa “para pengawas berada di bawah tekanan untuk mengkompromikan standar-standar personal” dan sebenarnya semua administrator publik sependapat bahwa mereka “menghadapi dilema-dilema etika dalam bekerja”,
persepsi-persepsi mengenai tingkah laku yang tidak etis ini terjerat dalam rekanan-tekanan berkelanjutan antara eksekutif-eksekutif karir dan non karir. persepsi-persepsi administrator publik mengenai tingkah laku yang tidak etis mungkin juga menunjukkan depresinya yang mendalam terhadap korupsi publik.
apapun statusnya—karir dan non karir—junior atau senior—berpengalaman atau tidak berpengalaman—para administrator publik semakin berkeinginan untuk bertindak berdasarkan persepsi-persepsi perilaku yang tidak etis.
apakah etika berarti? etika dan organisasi yang efektif
apakah etika berarti? apakah organisasi-organisasi publik dan swasta lebih efektif karena mereka memiliki etika?. data dari sektor swasta nampak mendukung dugaan bahwa etika adalah bisnis yang baik.
data dari sektor publik menunjang kesimpulan bahwa praktek perilaku yang etis membuat organisasi lebih fektif. ringkasnya, etika adalah bisnis yang lebih baik dan pemerintah yang baik.
arus-arus yang terdalam: birokrasi dan kepentingan publik
walaupun adalah menyenangkan untuk mengetahui bahwa para administrator publik menjalankan etika dan prakteknya secara serius, dan bahwa pemerintah yang beretika mungkin sama dengan pemerintah yang lebih efektif, namun kita belum harus menempatkan arus-arus etika yang lebih mendalam yang unik untuk pemerintah. arus-arus tersebut menunjukkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepentingan publik. apakah yang menjadi kepentingan publik, dan bagaimanakah seharusnya membuat keputusan-keputusan yang berada dalam kepentingan publik? “sedikit literatur mengenai administrasi publik yang menunjukan tentang sifat kepentingan publik”.
akuntabilitas birokratis
inti pekerjaan dalam akuntabilitas birokratis berhubungan dengan birokrat-birokrat yang membuat keputusan yang berada atau tidak berada dalam kepentingan publik dan hal ini berguna. sayangnya, dasar pikiran akuntabilitas birokratis menyatakan bahwa para administrator publik dalam sebuah demokrasi dibatasi dengan aman oleh campuran batasan-batasan (batasan-batasan yang bergantung pada penulis) dari pembuatan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang anti demokratis, tidak adil, atau tidak etis; oleh karena itu, bukan untuk ragu-ragu. secara implisit, saluran logis ini menyatakan bahwa penggunaan kerangka kerja etis yang eksplisit untuk membuat keputusan-keputusan birokratis adalah membuang-buang waktu.
pemeriksaan-pemeriksaan internal untuk memastikan akuntabilitas. misalnya, beberapa pakar berpendapat bahwa keberatan-keberatan normal dan komitmen-komitmen profesi bahwa administrator-administrator publik dikumpulkan sedikit demi sedikit dari pegawai sosial menjadi pegawai publik, bersama dengan “perwakilan elit” dari birokrasi-birokrasinya, bertindak sebagai batasan-batasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan anti demokrasi. variasi-variasi yang lebih terkini mengenai filosofi ini adalah para birokrat dapat menjadi pelindung-pelindung dari pelindung-pelindung yang menyatakan bahwa “landasan moral” para administrator terhadap kehormatan, kebajikan, dan keadilan melindungi publik.
pemeriksaan-pemeriksaan eksternal untuk memastikan akuntabilitas. namun, sebagian besar ahli administrasi publik menyatakan bahwa banyak terdapat pemeriksaan-pemeriksaan eksternal dan pemeriksaan-pemeriksaan ini memastikan pemenuhan eksekutif dengan kepentingan publik. pemeriksaan-pemeriksaan eksternal meliputi: pengawasan legislatif: partisipasi warga negara pengawasan legislatif dalam pembuatan keputusan birokratis, mengenalkan pemerintah sebuah ombusmen,
gabungan jaminan-jaminan. selanjutnya, gabungan-gabungan dari dua perspektif—yaitu, kontrol internal dan eksternal—muncul. misalnya, seorang penulis menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi, kebijaksanaan (kontrol internal), dan “akuntabilitas rezim” (kontrol eksternal) menunjukkan administrasi yang efektif dalam kepentingan publik. penulis lainnya mengidentifikasi empat kontrol yang menjalankan hal yang sama: atribut-atribut individual (kontrol internal), struktur organisasi, budaya organisasi publik, dan harapan-harapan masyarakat (semua kontrol eksternal). beberapa penulis lainnya juga menyebutkan empat “kepentingan”: pribadi (internal), publik, pemilih, dan birokratis (semuanya eksternal).
jaminan-jaminan internal dan eksternal: apakah yang digunakan oleh administrator-administrator publik? tidak banyak ada penelitian mengenai pertanyaan ini dan penelitian yang ada merupakan penelitian campuran. beberapa peneliti menemukan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan internal adalah lebih penting.
poin yang hilang. tanpa memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh para filsuf administratif publik dan apa yang dipraktekkan oleh para administrator publik, argumen-argumen tentang akuntabilitas birokratik menghilangkan satu poin. poinnya adalah para administrator publik, tak sama dengan badan pembuat undang-undang dan hakim, tidak memiliki kerangka praktis yang sistematis dari nilai-nilai yang mereka dapat gunakan untuk memandunya dalam membuat keputusan publik. literatur mengenai akuntabilitas publik, walaupun bermanfaat, namun tidak dapat memberikan panduan; hal ini hanya menyatakan mekanisme-mekanisme yang mungkin menghalangi, mencegah, mengkoreksi, atau menghukum para administrator publik untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak berada dalam kepentingan publik.
humanisme organisasi
tidak seperti literatur mengenai akuntabilitas birokratis, para ahli humanis organisasi tidak melewati isu mengenai nilai-nilai; mereka menyatakan apakah para administrator publik harus bergantung apabila ia akan membuat keputusan yang benar-benar menjadi kepentingan publik. nilai ini adalah: selalu memperlakukan seseorang secara manusiawi.
nilai birokratis akhir. argumen untuk melakukan hal ini adalah sangat praktis dan untuk beberapa tingkatkan bersifat empiris. pada intinya, argumen ini menyatakan bahwa: memperlakukan anggota-anggota organisasi secara manusiawi akan menimbulkan efisiensi organisasi yang lebih besar; memperlakukan anggota-anggota organisasi secara manusiawi akan meningkatkan perubahan organisasi; dan memperlakukan anggota organisasi dan klien organisasi dalam cara yang manusiawi adalah tujuan yang diinginkan. martabat orang merupakan “nilai akhir”.
menerapkan humanisme organisasi: non-starter? untuk sebuah contoh, pertimbangkanlah dilema klasik dalam bidang manajemen sumberdaya manusia publik: menggaji anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang lemah secara sosial. terdapat dua posisi berdasarkan nilai. nilai pertama adalah pemerintah seharusnya membuat usaha-usaha khusus, termasuk penurunan standar-standar masuk, untuk menggaji anggota-anggota dari segmen-segmen masyarakat amerika yang telah menanggung berbagai bentuk diskriminasi ras, agama, ketidakmampuan, etnis, atau seksual. pertimbangannya adalah bahwa karena penyimpangan budaya dalam pengujian, kurangnya kesempatan pendidikan, dan prasangka sosial umum, pemerintah berhutang kepada orang-orang yang telah mengalami ketidakadilan. apabila hal ini seharusnya memerlukan beberapa penyimpangan regulasi-regulasi layanan sipil (seperti yang dilakukan bagi kaum veteran), maka hal tersebut dilakukan. namun, penyimpangan aturan ini hanya akan menyeimbangkan ekuitas-ekuitas sosial bagi para pelamar yang tidak harus mengalami kefanatikan di masa lalu, dan hal ini hanya seharusnya terjadi karena pemerintah adalah lembaga tunggal yang paling bertanggungjawab atas menjamin persamaan kesempatan dalam masyarakat.
posisi lainnya adalah bahwa tidak ada penurunan standar-standar yang seharusnya dipertimbangkan, tanpa memperhatikan kesengsaraan masa lalu para pelamar. logika untuk sudut pandang ini adalah pemerintah berhutang kepada semua orang yang diatur. untuk memperkerjakan para pelamar yang tidak memiliki skor atau pengujian seperti para pelamar lainnya, atau tidak memiliki pendidikan yang dapat dibandingkan, atau para pelamar yang sedikit memiliki kualifikasi, ketidaktergantungan pemikiran yang berubah dalam latar belakangnya adalah untuk melakukan perbuatan yang merugikan rakyat. ekonomi, efisiensi, efektifitas, dan responsif pemerintah akan memperburuk dan merugikan kita semua, kecuali hanya pelamar-pelamar terbaik yang diperkerjakan.
adalah nampak jelas dari contoh ini bahwa humanisme organisasi tidak memberikan banyak pedoman bagi administrator publik dalam merumuskan sebuah keputusan dalam meningkatkan kepentingan publik. humanisme organisasi menyatakan bahwa memperlakukan orang-orang secara manusia seharusnya menjadi tujuan akhir dalam pembuatan keputusan birokratis, namun opini manakah yang seharusnya dipilih oleh administrator publik dalam kasus yang disebutkan ini? apakah manusia dilayani dengan baik dengan tidak memperkerjakan anggota kelompok lemah yang sama, sehingga tidak pernah mengijinkannya untuk mencoba merealisasikan potensinya yang penuh ataupun membantu penyebab masalah? dalam berbagai kegiatan, humanisme organisasi akan nampak kekurangan kerangka yang aktif dari poin-poin pilihan bagi administrator publik dalam membuat sebuah pilihan etis yang ada dalam kepentingan publik.
keadilan sebagai kejujuran: sebuah pandangan mengenai kepentingan publik
apa yang dibutuhkan bagi administrator publik adalah sebuah artikulasi yang sederhana dan operasional mengenai kepentingan publik yang memperkenankannya untuk membuat sebuah keputusan dalam kepentingan publik berdasarkan pemikiran rasional. konsep semacam ini mungkin ada dalam bentuk sebuah teori keadilan yang ditawarkan oleh filsuf john rawl.
ringkasnya, sebagaimana diamati oleh rawl, prinsip-prinsip ini intinya adalah pernyataan yang tepat mengenai konsep kejujuran anglo-saxon tradisional. dalam kontek pengelolaan organisasi, kejujuran terdiri dari kepecayaan, konsistensi, kebenaran, integritas, harapan-harapan yang dinyatakan dengan jelas, perlakuan yang sama, perasaan kepemilikan dan pengaruh dalam pembuatan keputusan organisasi dan respek bersama.
campur aduk secara moral
salah satu filsafat ahli intuisi dinyatakan oleh aristotle, brian barry, nicholas rescher, dan w.d. ross. intuisionisme menjelaskan pluralitas prinsip-prinsip pertama, yang mungkin bertentangan ketika diterapkan untuk situasi-situasi tertentu, namun tidak memberikan metode yang tepat untuk memilih prinsip yang seharusnya memberikan preseden dalam kasus-kasus konflik. dilema-dilema semacam ini diatasi dengan intuisi, dengan apa yang dilihat nampak benar. ahli filsafat intuisi tidak membantu administrator publik untuk membuat keputusan yang rasional dalam hal teori eksplisit mengenai kepentingan publik, selain memberikannya beberapa hiburan dalam menjustifikasi praktek-praktek saat ini.
meningkatkan orang-orang yang sempurna
aliran filosofis utama kedua yang menempatkan kepentingan publik adalah perfectionisme. prinsip pertama dan tunggal dari perfectionisme adalah meningkatkan pencapaian keunggulan dalam bidang seni, sains, dan budaya melalui lembaga-lembaga masyarakat.
dalam bentuk absolutnya, tidak terdapat masalah keambiguan: administrator publik seharusnya selalu berjuang untuk mendukung intelektual golongan atas dari masyarakatnya; beberapa kemalangan bagi masyarakat yang kurang beruntung menyatakan bahwa pertambahan dari alokasi sumberdaya yang penting dan yang dihasilkan dari pengimplementasian prinsip ahli perfeksionis dijustifikasi secara moral melalui keuntungan-keuntungan yang dipengaruhi oleh anggota-anggota terbaik yang dimiliki masyarakat. perfeksionisme adalah lawan dari dugaan egilitarian yang ada dalam masyarakat demokratis, dan untuk pertimbangan tersebut kita tidak akan diam dalam kerangka pembuatan keputusan etika yang tepat bagi para administrator publik.
paling menguntungkan bagi sebagian besar orang
kerangka etika ketiga untuk penentuan kepentingan publik adalah utilitarianisme, sebagaimana disajikan oleh jeremy benthum, adam smith, david hume, dan john stuart mill. dari filsafat-filsafat yang telah memiliki banyak pengaruh bagi para administrator publik dalam hal ketepatan sosial dan intelektual, utilitarianisme berada di tempat pertama dalam teori, apabila tidak berada dalam praktek sesungguhnya.
pertimbangan mengenai utilitarianisme adalah demokratis dalam nilai-nilai dan sistematis dalam pemikiran. hal ini menyatakan bahwa kebijakan publik yang akan berada dalam kepentingan publik meningkatkan keseimbangan kepuasan sosual yang dihitung pada semua individu yang termasuk masyarakat.
namun, teori etika keadilan seperti kejujuran tidak akan menyatakan bahwa kebijakan publik semacam ini tidak berada dalam kepentingan publik karena hal ini mengurangi kesejahteraan orang-orang yang lemah dalam masyarakat, walaupun hal ini ditujukan untuk keuntungan keseluruhan masyarakat. dengan beberapa perubahan, kebijakan hipotetis kami dapat dibuat berdasarkan prinsip rawls; misalnya, dengan tidak memungut pajak terhadap orang-orang miskin, namun tetap membiarkan mereka menjadi bagian dalam keseluruhan keuntungan yang sehat yang berasal dari kebijakan.
sebagaimana yang dicatat sebelumnya, meskipun utilitarianisme dipraktekkan lebih banyak melalui kesempatan yang ada dibandingkan dengan pilihan diantara birokrat-birokrat amerika, terkadang agen-agen akan memilih utilitarianisme sebagai definisi operasional dari kepentingan publik. sebuah contohnya diberikan oleh u.s. army corps of engineers, yang telah menggunakan analisis keuntungan-biaya sebagai metodenya dalam memutuskan proyek engineering manakah yang berada dalam kepentingan terbaik dari bangsa. namun asumsi-asumsi yang mendasari korps ini menggunakan analisis keuntungan-biaya ditetapkan dalam sebuah filsafat utilitarian dan dapat memberikan konsekuensi-konsekuensi utilitarian.
dengan menerapkan teori keadilan sebagai kejujuran
intuisionisme, perfectionisme, dan utilitariansime dijelaskan berdasarkan perbandingan kegunaan keadilan sebagai kejujuran sebagai sebuah kerangka etika bagi para administrator publik dalam membuat keputusan-keputusan yang berada dalam kepentingan publik. namun bagaimana nantinya keadilan sebagai kejujuran membantu administrator publik dalam memutuskan dilema awal kita, bahwa memperkerjakan para pelamar yang kurang memiliki kualifikasi dari kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat? berdasarkan penghindaran logikanya, pemanggilan para pelamar didasarkan atas:
- tidak memperkerjakannya akan membuat mereka menjadi kelompok-kelompok yang paling diabaikan demi kepentingan keseluruhan masyarakat
- memperkerjakannya akan memfasilitasikan realisiasi menyeluruh dari kebebasan dasarnya (atau martabat personalnya) tanpa mengganggnya melalui kebebasan dasar orang lain
- memperkerjakannya membantu memastikan bahwa semua posisi dan kantor terbuka untuk semua orang.
- memperkerjakannya membantu menjamin bahwa hak istimewa diberikan secara sama yang terus bekerja dengan segala cara.
catatan bahwa, dalam menerapkan prinsip rawls untuk tindakan afirmatif, kita menggunakan istilah “kelompok” dan “semua” bukannya “individual” dan “orang” dan kita dapat menyatakan bahwa hal ini merupakan kekurangan fatal dalam argumen kita. namun, individu-individu, bukan kelompok-kelompok seharusnya menyampaikan diberikan keuntungan dari tindakan afirmatif. contoh umum yang diberikan dalam membuat poin ini adalah tindakan afirmatif seharusnya tidak digunakan untuk meningkatkan kepentingan dari perempuan negro terdidik yang menjadi milioner yang memanfaatkan pria kulit putih yang kurang beruntung dari appalachian mountains. karena tindakan afirmatif digunakan untuk kelompok-kelompok, bukan untuk individu-individu, maka hal ini dapat menghasilkan ketidakasilan bagi orang-orang yang kurang beruntung yang tidak menjadi bagian dari kelompok yang relevan; oleh karena itu, tindakan afirmatif terjadi terhadap tradisi persamaan kesempatan orang amerika dan merugikan bagi masyarakat.
jadi, ide bahwa kelompok-kelompok dan individu-individu dapat ditujukan untuk orang-orang yang kurang beruntung yang didistribusikan oleh pemerintah adalah bukan sebuah dugaan yang unik melalui berbagai cara untuk tindakan afirmatif, dan menggunakan istilah-istilah kulit hitam, coklat, perempuan, cacat, dan senior membuat kita memiliki kekurangan, tidak hanya dalam hal mengidentifikasi kelompok, namun juga dalam menjelaskan orang-orang yang lemah. kondidi-kondisi kehidupan ini seringkali dihubungkan dengan kelemahan individual dan statistik-statistik nasional dalam bidang pendidikan dan pendapatan mengindikasikan bahwa lebih banyak orang kulit hitam dan coklat yang lebih kurang beruntung dibandingkan orang-ornag kulit putih, lebih banyak perempuan dibandingkan pria, dan lebih banyak orang-orang cacat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak cacat.
baik adalah tidak sempurna dan sempurna adalah tidak memungkinkan
dilema awal kita tetap ada (apabila dalam bentuk yang berkurang) dan tetap memungkinkan bahwa walaupun tindakan afirmatif bisa membantu banyak orang yang kurang beruntung, individu-individu yang beruntung dalam kelompok-kelompok yang kurang beruntung dapat diberikan keuntungan bagi individu-individu yang kurang beruntung; seharusnya hal ini terjadi, pertimbangannya adalah ketidakadilan.
kita harus sependapat bahwa hal ini akan terjadi. namun, perhatian yang lebih penting adalah bahwa pengobatan terhadap suatu penyakit jarang terjadi. anggapan bahwa beberapa orang tidak pantas mendapatkan keuntungan mungkin diuntungkan dari tindakan afirmatif, dimana kita seharusnya menghilangkan tindakan afirmatif, yaitu sebuah pernyataan klasik mengenai dasar pemikiran kuno.
kegunaan yang unik dari keadilan sebagai kejujuran
keadilan sebagai kejujuran memberikan cara yang baik bagi administrator publik untuk menentukan kepentingan publik. demikian untuk utilitarianisme dan perfeksionisme, namun kita menolak kerangka-kerangka tersebut dalam buku ini; karena hal ini secara logis memperkenankan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat, dan selanjutnya tidak adil dan bukan dalam kepentingan publik dalam semua contoh, dan karena nilai-nilai anti demokratis tidak sesuai dengan nilai-nilai dominan dari masyarakat amerika. pilihan dalam buku ini mengenai keadilan sebagai kejujuran sebagai logika moral untuk administrator publik adalah sebuah pilihan nilai oleh penulis dan seharusnya diakui.
birokrasi yang besar, keputusan-keputusan yang besar
kita tidak menceritakan kehidupan moses untuk mengilustrasikan kekayaan pilihan etika dalam sektor publik (meskipun, kita seharusnya mencatat dalam pola kebaikannya yang konsisten, kelas-kelas menengah dan atas terhadap kelas bawah dalam melangsungkan proyek-proyeknya yang sangat banyak, moses memutuskan tidak berperan sebagai sebuah contoh keadilan sebagai kejujuran). agaknya, kita menceritakan kisah ini karena kisah ini tidak hanya menyederhanakan drama dan keinginan administrasi publik, namun ada sebagai bukti yang tidak ambivalen bahwa para administrator publik membuat keputusan-keputusan yang besar mengenai isu-isu yang besar yang memiliki konsekuensi-konsekuensi besar pula. sebenarnya, beberapa administrator publik membuat keputusan sejauh keputusan yang dibuat oleh moses, namun mereka membuat keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga penduduk.
administrasi publik adalah sebuah profesi yang menawarkan banyak kesempatan untuk membuat keputusan bermoral atau ridak bermoral, untuk membuat keputusan etis dan tidak etis, untuk melakukan hal-hal yang baik dan buruk kepada orang-orang. kami menanyakan bahwa apabila anda memasuki suatu bidang, anda ingatkan diri anda sendiri ketika membuat pilihan-pilihan anda seharusnya menanyakan diri anda sendiri bagaimana orang-orang akan dibantu atau disakiti oleh keputusan-keputusan anda. beberapa pertanyaan adalah lebih penting dalam berbagai konteks, namun dalam konteks kehidupan publik, tidak ada yang lebih penting.
